TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat sipil yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menilai publik telah kehilangan akses guna berpartisipasi dalam sidang DPR pembahasan soal omnibus law RUU Cipta Kerja secara daring, Senin 20 April 2020. Sehingga pembahasan tersebut juga dinilai cacat hukum.

"Artinya rakyat tidak diharapkan untuk mengikuti proses pembahasan RUU yang akan menimpa mereka. Hal ini menunjukkan partisipasi publik hanya menjadi formalitas, seperti pernyataan anggota DPR lainnya yaitu 'masukan kita dengar tapi tidak harus semua diakomodir' yang terdengar saat sidang berlangsung," ujar Asep Komarudin dari Greenpeace, salah satu lembaga jaringan FRI, melalui keterangan tertulis.

Penghilangan partisipasi publik secara sengaja dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, kata dia, jelas melanggar Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011. Dalam beleid tersebut tertulis masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penafian partisipasi publik tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 96 ayat (4) Undang-undang 12 tahun 2011 menyatakan bahwa, setiap RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hilangnya hak rakyat dalam partisipasi, berimplikasi serius yaitu tak sahnya sidang-sidang yang berlangsung, sehingga dokumen apa pun yang dihasilkan dalam proses tersebut juga menjadi tidak sah.

Menurut FRI ada beberapa modus sidang yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom yang katanya terbuka. Seperti warga yang menyampaikan aspirasi secara berbeda langsung dikeluarkan dari ruang maya diskusi. Kemudian ruang online dikunci, sehingga publik tak bisa masuk meskipun sudah mencoba berkali-kali. Kondisi serupa juga dialami beberapa pewarta yaitu dikeluarkan dari ruang online.