Operator Penyeberangan Andalkan Layanan Kendaraan Logistik

Oleh Teras.id
27 April 2020 - 11:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Bisnis operator kapal penyeberangan semakin terpuruk setelah pemberlakuan larangan mudik sejak 24 April lalu. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, mengatakan okupansi penumpang di kapal penyeberangan terus merosot sejak Maret lalu akibat pembatasan mobilitas, dan hanya tersisa paling maksimum sekitar 10-25 persen di setiap trip.

“Begitu mudik dilarang, otomatis tak ada penumpang lagi dan kami harus bertahan dengan layanan kendaraan barang,” ujarnya kepada Tempo, Senin 27 April 2020.

Layanan penyeberangan kendaraan pun tak bisa optimal karena nihilnya mobil pribadi yang boleh melintas keluar dari zona Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Khoiri, kapal berukuran di atas 5.000 gross tonnage (GT) di lintasan Pelabuhan Merak (Banten)-Pelabuhan Bakauheni (Lampung) bisa membawa hingga 200-600 unit kendaraan roda empat campuran.

Tak jarang volume kendaraan pribadi melebihi angkutan logistik. “Kadang 600 unit itu pun kendaraan pribadi seperti Innova semua,” katanya. “Ada juga anggota kami yang kapalnya masih di bawah 1.000 GT.”

Presiden Joko Widodo akhirnya melarang mudik karena minat pulang kampung di masa pandemi ternyata masih besar. Hal itu terungkap dari survei massal terhadap lebih dari 40 ribu responden perwakilan ribuan keluarga calon pemudik yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan.

Adanya 24 persen masyarakat yang nekat tetap mudik akhirnya memaksa pemerintah membatasi transportasi keluar masuk kawasan PSBB, khususnya Jabodetabek. Padahal, larangan mudik awalnya hanya untuk aparatur sipil negara, TNI dan Polri, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko, mengatakan larangan mudik transportasi laut akan berlaku hingga akhir bulan depan. Perlintasan penumpang tak diperbolehkan, kecuali untuk sejumlah ketentuan, seperti untuk pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri dan kepentingan medis.

Arus kendaraan barang, Khoiri melanjutkan, juga berpotensi melemah karena adanya pemerintah daerah yang menetapkan larangan secara berlebihan. “Harusnya hanya angkutan umum, sementara mobil barang boleh jalan. Tapi penerapannya sering tak seragam sehingga sopir truk pun tak bisa pergi.”

Sekretaris Jenderal Gapasdap, Aminuddin Rifai, mengatakan operator pun kian payah memenuhi biaya operasional lantaran tarif dasar penumpang tak juga dinaikkan. Harga tiket sempat akan naik dengan variasi 10-28 persen, tergantung rute, pada awal Maret 2020. Tarif baru yang sudah dibahas panjang dan dijamin Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 ternyata belum terealisasi hingga munculnya pandemi. “Visi pemerintah terhadap bisnis penyeberangan semakin tak jelas.” (TERAS.ID)

TAGS:

#Layanan #Operator Penyeberangan #Kendaraan Logistik

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

26 April 2024 - 00:41 WIB

Hargono sendiri ketika di konfirmasi mengenai hasil Poling tersebut, dengan rendah hati, Hargono menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya dalam poling itu.

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

25 April 2024 - 23:41 WIB

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28, Ketua DPRD Kalteng Harap Pemprov Lebih Optimal Jalankan Kebijakan

25 April 2024 - 23:31 WIB

Wiyatno juga berharap agar Pemprov Kalteng dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan daerah

Dinkes Kalteng Catat 93 Posyandu Kalteng Berstatus Nonaktif

25 April 2024 - 23:21 WIB

Kepala Dinkes Kalteng, Suyuti Syamsul mengatakan di tahun 2023 Kalteng memiliki 2.576 posyandu yang valid berdasarkan aplikasi komdat Kementerian Kesehatan.

KPK Minta Pemko Palangka Raya Perbaiki Nilai SPI

25 April 2024 - 23:11 WIB

Menurutnya nilai SPI yang ideal seharusnya berada di atas 80 persen. Dengan nilai SPI di bawah 80 persen, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh Pemko.

Dinkes Kalteng Berikan Bimbingan Teknis Pokjanal Posyandu

25 April 2024 - 23:00 WIB

Bimtek ini dalam rangka Revitalisasi Posyandu Aktif Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan di Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu, 24 April 2024.

Pj Wali Kota Palangka Raya Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28

25 April 2024 - 22:51 WIB

Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia