Selaras dengan Kepala BPH Migas, Komite BPH Migas, Jugi Prajogio pun mengatakan terkait tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa menjadi kewenangan BPH Migas sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Fanshurulla Asa mengatakan, ada beberapa point yang menjadi titik fokus dalam pembahasan, antara lain Pasal 10 PERMEN ESDM 8 Tahun 2020 yang menyatakan, Badan Pengatur mengkoordinasi dan menetapkan penyesuaian besarat tarif pengangkutan

Diktum Ketujuh KEPMEN ESDM 89 tahun 2020 terkait dengan rentang waktu penyesuaian tarif pengangkutan, wajib diselesaikan paling lambat 1 bulan sejak Kepmen berlaku 13 April 2020 yaitu pada 13 Mei 2020. Diktum ketujuh KEPMEN ESDM 91 Tahun 2020 terkait dengan rentang waktu penyesuaian tarif pengangkutan, wajib diselesaikan paling lambat 1 bulan sejak Kepmen berlaku yaitu 22 April 2020 selesai pada, 22 Mei 2020.

"Kendala dan identifikasi ruas transmisi yang terdampak PERMEN dan KEPMEN yang terbit," kata Fanshurullah, dikutip dari situs resmi BPH Migas, di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Dalam pembahasan dalam grup diskusi melalui aplikasi daring tersebut, Jugi Prajogio mengungkapkan, para pemangku kepentingan terutama badan usaha yang terdampak dari penerbitan regulasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melakukan penyesuaian terhadap implementasi regulasi, termasuk penyesuaian perhitungan teknis yang timbul karena penyesuaian regulasi.

Sebab berbarengan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia dan memang tenggat waktu satu bulan yang diberikan sangat sempit, sementara meminta untuk penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa masih menggunakan peraturan atau ketetapan dari BPH Migas.