Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Gugatan Kivlan Zen ke Mahkamah Konstitusi Disidangkan Pekan Depan

  • Oleh Teras.id
  • 07 Mei 2020 - 12:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang pengujian Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api yang diajukan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen ke Mahkamah Konstitusi bakal digelar Rabu mendatang.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Rabu 6 Mei 2020, sidang perdana perkara dengan nomor 27/PUU-XVIII/2020 itu beragendakan pemeriksaan pendahuluan. 

Kivlan Zen yang diwakili kuasa hukum Tonin Tachta Singarimbun meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api dicabut.

Bunyi Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api: "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".

Menurut pemohon, norma dalam Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api itu rumit dan multitafsir.


Dalam permohonan yang diajukan pada 25 Maret 2020 itu, kuasa hukum Kivlan Zen menyebut dalam negara hukum, ketentuan dalam membuat suatu norma sepatutnya memenuhi ketentuan bahasa yang mudah dimengerti dan tata bahasa yang benar.

Kivlan Zen mengajukan permohonan ini terkait statusnya sebagai terdakwa dalam kasus penyelundupan senjata api dan pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih ditunda karena alasan kesehatan.

Kivlan Zen didakwa atas kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan peluru tajam dengan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

TERAS.ID

Berita Terbaru

Program Pemberantasan Korupsi Dinilai Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Bersih

Program Pemberantasan Korupsi Dinilai Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Bersih

  • 25 April 2024 - 20:21 WIB
Calon Haji Kapuas Diberikan Edukasi Kesehatan dan Vaksinasi

Calon Haji Kapuas Diberikan Edukasi Kesehatan dan Vaksinasi

  • 25 April 2024 - 20:15 WIB
Pemko Palangka Raya Dukung Penuh Perayaan Paskah Nasional Meski Tak Beri Bantuan Tunai

Pemko Palangka Raya Dukung Penuh Perayaan Paskah Nasional Meski Tak Beri Bantuan Tunai

  • 25 April 2024 - 20:11 WIB
Kepala Kemenag Kapuas: CJH Lansia Diprioritaskan

Kepala Kemenag Kapuas: CJH Lansia Diprioritaskan

  • 25 April 2024 - 20:05 WIB
Daerah Otonom dengan PAD Rendah Perlu Lakukan Inovasi

Daerah Otonom dengan PAD Rendah Perlu Lakukan Inovasi

  • 25 April 2024 - 20:00 WIB
Kurangi Kesenjangan, Pemprov Kalteng Berupaya Lakukan Pemerataan Pembangunan

Kurangi Kesenjangan, Pemprov Kalteng Berupaya Lakukan Pemerataan Pembangunan

  • 25 April 2024 - 19:55 WIB
DPRD Kalteng Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi

DPRD Kalteng Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi

  • 25 April 2024 - 19:50 WIB
Rakor Persiapan Pelepasan Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Kapuas Digelar

Rakor Persiapan Pelepasan Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Kapuas Digelar

  • 25 April 2024 - 19:45 WIB
Dishub Palangka Raya Tetapkan Tarif Parkir Insidentil, ini Besarannya

Dishub Palangka Raya Tetapkan Tarif Parkir Insidentil, ini Besarannya

  • 25 April 2024 - 19:40 WIB
Wagub Kalteng: Sinergitas Pusat dan Daerah untuk Capai Tujuan Nasional

Wagub Kalteng: Sinergitas Pusat dan Daerah untuk Capai Tujuan Nasional

  • 25 April 2024 - 19:35 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri