Kemenlu Minta Otoritas Cina Selidiki Perbudakan ABK Indonesia

  • Oleh Teras.id
  • 08 Mei 2020 - 08:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, membahas nasib anak buah kapal atau ABK Indonesia di empat kapal ikan Cina pada Kamis, 7 Mei 2020.

Retno menyatakan kecurigaan adanya perlakuan tak layak di atas kapal yang telah menyebabkan kematian empat ABK asal Indonesia. Rinciannya, tiga orang meninggal di laut dan satu orang meninggal di RS Busan, Korea Selatan.

Retno meminta otoritas Cina menyelidiki kapal-kapal yang terlibat dalam kasus ini, termasuk kondisi situasi kerja dan perlakuan di kapal. Empat kapal tersebut adalah kapal Long Xin 605, Tian Yu 8, kapal Longxin 629 dan kapal Longxin 606. Ada 46 ABK asal Indonesia yang bekerja di empat kapal itu.

"Kami meminta kepada otoritas RRT agar dilakukan penyelidikan. Jika dari penyelidikan terbukti terjadi pelanggaran, maka kami minta otoritas RRT melakukan penegakan hukum secara adil," ujar Retno.

Kondisi terkini, 8 orang ABK Long Xin 605 dan 3 ABK Tian Yu telah dipulangkan ke Indonesia pada 24 April 2020. Lalu, sebanyak 14 ABK yang terdaftar di kapal Longxin 629 sedang dikarantina di salah satu hotel di Busan. Rencananya mereka akan dipulangkan besok.

Satu awak yang terdaftar di kapal Longxin 629 meninggal pada tanggal 27 April 2020. Jenazah juga rencananya akan dipulangkan besok.

Sementara itu, 20 ABK WNI yang terdaftar di Kapal Longxin 602, 18 di antaranya telah kembali ke Indonesia pada 3 Mei 2020. Sisanya, 2 masih berproses di imigrasi Korea Selatan untuk dipulangkan ke Indonesia.

"Kami meminta dukungan pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan tanggungjawab perusahaan atas hak awak kapal, termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan juga kondisi kerja yang aman," ujar Retno dalam konferensi pers online, Kamis, 7 Mei 2020.

Menjawab permintaan tersebut, kata Retno, Dubes Cina memastikan akan memastikan agar perusahaan kapal RRT bertanggung jawab mematuhi hukum yang berlaku dan kontrak yang telah disepakati. "Sementara itu, komunikasi melalui jalur diplomatik, baik di Jakarta maupun di Beijing juga akan terus dilakukan secara insentif,” ujar Retno.

TERAS.ID

Berita Terbaru