Pengesahan RUU Minerba Dinilai Tukar Guling Penundaan Omnibus Law

Oleh Teras.id
10 Mei 2020 - 22:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Yayasan Auriga Nusantara, Iqbal Damanik, mengkritik rencana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Minerba. Dia menduga rencana pengesahan ini terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang pembahasannya bakal lebih lama karena penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan.

"Semakin menguat dugaan RUU Minerba salah satu trade off (tukar guling) dari RUU Omnibus Law yang ditunda," kata Iqbal kepada Tempo, Ahad, 10 Mei 2020.

Iqbal juga menganggap rencana pengesahan RUU Minerba ini terkait dengan sejumlah kontrak Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang akan habis. Dia menduga pemerintah dan DPR ingin memfasilitasi para pengusaha tambang tersebut.

"Kalau ngotot disahkan, dugaannya karena ingin mengakomodir PKP2B yang akan berakhir," ujar dia.

Iqbal mengatakan ada benang merah antara pembahasan di RUU Minerba dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, misalnya pasal terkait perpanjangan PKP2B. Ia menyebut pasal-pasal perpanjangan PKP2B sama di kedua draf aturan ini.

Salah satunya ialah Pasal 169A dan 169B dalam RUU Minerba. Pemegang Kontrak Karya (KK) dan PKP2B bisa memperoleh perpanjangan menjadi Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa melalui lelang. Selain itu, kewenangan perizinan pertambangan pun digeser ke pemerintah pusat.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, RUU Minerba dianggap ingin memberikan karpet merah kepada pengusaha tambang. RUU ini pun termasuk satu dari sejumlah RUU bermasalah yang ditolak dalam aksi #ReformasiDikorupsi pada September 2019.

Menurut Iqbal, penolakan itu semestinya menjadi gambaran untuk DPR dan pemerintah untuk mendalami terlebih dulu RUU tersebut. Namun, kata dia, malah tak ada pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU carry over tersebut.

Besok, Komisi VII atau Komisi Energi DPR akan menggelar rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan draf RUU itu sudah rampung dibahas di tingkat panitia kerja. Namun Sugeng membantah DPR terburu-buru mengesahkan RUU Minerba ini demi mengakomodasi kontrak PKP2B yang akan segera berakhir.

TAGS:

#RUU Minerba #Omnibus Law #UU Cipta Kerja

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Edy Pratowo Harap Hasil Positif PKDN Sespimpti POLRI Dikreg ke-33

24 April 2024 - 01:00 WIB

Mereka terdiri dari 76 orang perwira POLRI, 19 orang dari TNI dan selebihnya dari Kemenkum HAM dan Kejaksaan.

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati KapuasErlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasaperluberjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikanreformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Komisi A DPRD Kobar Kaji Banding Pengelolaan Dana CSR

23 April 2024 - 22:51 WIB

Menurut Politisi Partai Golkar, pengelolaan dana CSR sendiri di kelola oleh pihak Eksekutif khususnya SOPD terkait, tetapi DPRD Kobar sesuai tugas dan fungsinya sebagai

Edy Pratowo: MCP Kalteng Capai 91,81 Persen

23 April 2024 - 22:41 WIB

MCPmenjadjsalah satu tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsidengan 8area intervensi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia