Stop Perbudakan di Laut

Oleh Teras.id
11 Mei 2020 - 11:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Tragedi tewasnya tiga anak buah kapal ikan Long Xin 629 berbendera Cina menjadi bukti lemahnya perlindungan pemerintah Indonesia terhadap buruh migran di sektor perikanan.

Pemerintah harus mendesak otoritas Cina agar mengusut dugaan perbudakan tersebut, sembari melakukan pelbagai pembenahan di dalam negeri.

Cerita memilukan itu terungkap dalam tayangan stasiun televisi Korea Selatan, MBC. Pada 5 Mei lalu, MBC menayangkan pelarungan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia, yang kemudian viral di media sosial.

Menurut MBC, 4 ABK asal Indonesia tewas ketika bekerja di kapal milik perusahaan asal Cina, Dalian Ocean Fishing Co. Ltd. Tiga orang meninggal di laut dan satu orang lainnya meninggal di rumah sakit di Busan, Korea Selatan.

Berdasarkan penyelidikan MBC yang masih berlangsung, ada dugaan ke 4 ABK itu sakit setelah mendapatkan perlakuan tak manusiawi. Misalnya, mereka dipaksa bekerja selama 30 jam dengan waktu istirahat enam jam.

Jika menolak perintah, mereka disiksa dan hanya diperbolehkan minum air laut. Dengan segala penderitaan itu, mereka hanya dibayar Rp 1,7 juta selama 13 bulan. Ini bukan kasus pertama perbudakan di laut lepas dengan korban orang Indonesia.

Berdasarkan catatan Migrant Care, ada 205 aduan tentang pelanggaran hak ABK Indonesia sepanjang 2012-2019. Liputan investigasi Tempo pada 2017 juga menemukan jejak ribuan warga Indonesia yang terjebak praktik perbudakan di kapal ikan berbendera Taiwan.

Mereka tak terdata sebagai tenaga kerja resmi, baik di Indonesia maupun di negara asal perusahaan yang mempekerjakan mereka. Akar persoalan perbudakan di kapal ikan asing sebagian berada di dalam negeri.

Ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menyediakan lapangan kerja mendorong penduduk usia produktif mengadu nasib di kapal ikan asing, dengan segala risikonya. Masalahnya kian pelik karena negara pun tak memberi perlindungan yang memadai.

Buktinya, banyak pekerja Indonesia di kapal ikan asing yang tak memiliki dokumen resmi, sertifikat kecakapan kerja, apalagi perlindungan asuransi. Kondisi itu terus dimanfaatkan agen tenaga kerja jahat yang menjebak para calon ABK dalam kontrak kerja yang merugikan atau tanpa kontrak sama sekali.

Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja harus membereskan tumpang-tindih kewenangan soal proses seleksi, perizinan, dan pengawasan atas agen penyalur anak buah kapal ikan.

Pemerintah juga harus memastikan semua calon ABK memiliki pengetahuan dan kecakapan yang memadai, serta mengantongi kontrak kerja yang melindungi mereka. Untuk meningkatkan pengawasan, pemerintah perlu mempererat kerja sama dengan negara asal perusahaan yang mempekerjakan para ABK itu.

Pada sisi regulasi, pemerintah harus segera menerbitkan peraturan tentang penempatan anak buah kapal ikan, yang menjadi amanat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Pemerintah juga perlu segera meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Konvensi itu mengatur batas umur, standar waktu kerja dan upah, jaminan sosial, hingga perlindungan keselamatan.

Pendek kata, pemerintah harus segera menjamin kepastian hukum di dalam negeri serta memperkuat pembelaan atas hak anak buah kapal asal Indonesia di forum internasional. (TERAS.ID)

TAGS:

#Perbudakan #Abk #Laut

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Petugas BC Soetta Amankan Penumpang Pembawa Sabu 5 Kg dan 1.841 Butir Ekstasi

18 April 2024 - 19:35 WIB

Petugas Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengamankan seorang penumpang berinisial MRP (35) warga Medan, Sumatera Utara yang kedapatan membawa sabu seberat 5 kilogram dan 1.841 butir ekstasi.

Sektor Perbankan di Kalteng Alami Pertumbuhan Signifikan

18 April 2024 - 19:31 WIB

Jenis kredit didominasi oleh kredit konsumtif yang memiliki porsi Rp18,11 triliun dengan 5 sektor ekonomi kredit terbesar

Arus Balik, 4 Ribu Orang Lebih Masuk Lewat Pelabuhan Panglima Utar Kumai

18 April 2024 - 19:20 WIB

Sebanyak 4 ribu orang lebih telah masuk melalui Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), selama periode arus balik lebaran Idul Fitri 1445.

Camat Kawal Pergeseran Excavator Amfibi Keruk Sungai Baamang

18 April 2024 - 19:11 WIB

Sebelumnya ia juga mengawal pergeseran excavator amfibi di Jalan Tjilik Riwut pada Jumat, 1 Maret 2024 yang menyeberang melewati jalan dengan di alasi ban mobil bekas.

Dishub Palangka Raya Diminta Pantau Wilayah Parkir untuk Cegah Jukir Liar dan Penarikan Tarif Tidak Sesuai

18 April 2024 - 19:00 WIB

Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya praktik jukir liar dan mencegah penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).

Bambang Suherman Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Hj Nurhidayah

18 April 2024 - 18:51 WIB

Bambang Suherman menyampaikan, bahwa dirinya diberikan kesempatan oleh Hj Nurhidayah untuk menjadi bakal calon Wakil Bupati Kobar, dengan mekanisme melalui survei.

Gauff Selamat dari Tekanan untuk Melaju ke Babak Kedua Stuttgart

18 April 2024 - 18:40 WIB

Petenis Amerika Serikat Coco Gauff selamat dari tekanan petenis kualifikasi Sachia Vickery pada pertandingan pertamanya dalam turnamen tanah liat Stuttgart Open pada Rabu waktu setempat.

1.910 PPPK di Lingkup Pemkab Kapuas Terima SK Pengangkatan

18 April 2024 - 18:30 WIB

Sebanyak 1.910 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, bertempat di Aula Rujab Bupati Kapuas, Kamis, 18 April 2024.

Tokoh Bartim Ini Angkat Bicara Soal Kisruh Pengurus dan Kader PSI Kalteng

18 April 2024 - 18:20 WIB

Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Teodore Badowo angkat bicara terkait kekisruhan pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalteng selama ini.

BKSDA Telusuri Kemunculan Orangutan di Sekitar Bandara H Asan Sampit

18 April 2024 - 18:11 WIB

Orangutan muncul di belakang Kantor BMKG yang lama, bersebelahan dengan Bandara H Asan Sampit.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Halmahera Timur Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia