Hanya 18 Persen Warga Kalteng Masuk Data BLT, Gubernur Minta Kepala Desa Validasi Data

  • Oleh Testi Priscilla
  • 12 Mei 2020 - 20:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran meminta para Kepala Desa untuk melakukan validasi data untuk penerima Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang berasal dari anggaran Pemerintah Provinsi. Ini karena data Dinas Sosial dan Dinas PemDes hanya memuat 18 persen penduduk Kalteng dalam data penerima BLT tersebut.

"Kalau perhitungan saya ada sekitar 813.126 kepala keluarga atau KK dan itu 60 persen dari penduduk Kalteng yang merupakan penduduk desa. Tapi data dari Dinsos dan Dinas Pemdes hanya sekitar 80.000 KK yang menjadi penerima BLT dari Pemerintah Provinsi, artinya hanya sekitar 18 persen. Saya minta kepala desa mendata masyarakatnya, jangan-jangan ada yang tidak terdata atau ketinggalan sehingga jumlahnya sangat sedikit," kata Gubernur pada Selasa, 12 Mei 2020.

Gubernur menyampaikan itu dalam video conference sesi II silaturahmi Gubernur Kalimantan Tengah dengan seluruh kepala desa di Wilayah Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau terkait pandemi Covid-19, Selasa, 12 Mei 2020 siang.

"Ada kemungkinan kenapa hanya ada 18 persen yang terdata, mungkin karena saat pendataan ternyata masyarakat tersebut sudah menerima bantuan dari dana APBN," tambah Gubernur lagi.

Karena itulah ia meminta para Kepala Desa mengecek kembali warganya agar tidak ada yang sampai ketinggalan.

"Karena ada bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN yang PKH, BLT Kemensos, dan BLT Anggaran Dana Desa yang sampai 35 persen masyarakat Kalteng sudah disalurkan. Kemungkinan karena sudah mendapat bantuan sehingga tidak didata lagi. Tapi saya minta untuk kembali dicek ya, supaya tidak ada masyarakat yang ternyata berhak menerima tetapi tidak terdata," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/m)

Berita Terbaru