BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M. Abadi, menyebutkan bantuan dari pihak ketiga itu bisa di publikasi melalui website resmi lembaga atau media lokal setempat sebagaimana surat dari KPK.

Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020, perihal penerimaan sumbangan /hibah dari masyarakat oleh lembaga pemerintah, salah satunya menjelaskan tentang segala bentuk penerimaan sumbangan / hibah harus diadministrasikan dengan baik dan dipublikasikan kepada masyarakat termasuk penggunaannya.

Dikatakannya, disinilah peran humas pemda dan media lokal untuk ikut menggaungkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

KPK kata Abadi telah mendorong Pemda dan media lokal untuk selalu memberikan informasi terkini terkait penanganan program yang terkait dengan Covid-19 terutama penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. 

Website Pemda harus diaktifkan sebagai media publikasi agenda Pemda sehingga masyarakat bisa memanfaatkan informasi ini untuk cross check terkait pemberitaan media lokal.

Penggunaan media sosial seperti twitter dan facebook juga bisa menjadi alternatif, namun Pemda sebaiknya memaksimalkan penggunaan website resmi.

Pemberdayaan media massa lokal dibutuhkan sebagai salah satu pilar pengawasan dalam program penanganan covid-19.

"Karena itu partisipasi media massa di daerah penting tidak saja dalam kerangka pengawasan, tetapi juga bisa menjadi sarana keterbukaan informasi mengenai penanganan pemerintah daerah di masa pandemi ini, seperti yang ditegaskan KPK," tukasnya, Senin, 25 Mei 2020.