DPR: Proposal Covid-19 Sri Mulyani Banyak Keanehan

Oleh Inilah.com
29 Mei 2020 - 19:25 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Di tengah prahara COVID-19, keuangan negara di era Joko Widodo semakin seret saja. Penerimaan dari pajak sulit diharapkan, kini, pemerintah hanya bisa bersandar kepada Surat Berharga Negara (SBN) saja.

Disampaikan Vokalis Komisi XI DPR, Kamrussamad, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ancang-ancang mengeluarkan SBN senilai Rp990,1 triliun untuk pembiayaan Juni hingga Desember 2020. "Ya, memang ada rencana itu. Kita akan bahas. Namun kalau melihat proposal menkeu, banyak yang aneh-aneh tuh," tegas Kamrussamad dalam halal bihalal bersama wartawan melalui zoom meeting di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Dalam kesempatan ini, dirinya mempertanyakan angka-angka penerima dana bansos dampak Cocid-19. Semisal, petani dan nelayan tertulis 19,3 juta jiwa. "itu tinggalnya di mana terdampak enggak dengan Covid-19 Kalau di wilayah barat mungin iya, nah di wilayah timur, banyak yang tidak lho. Lalu, berapa yang nelayan dan petani. Semuanya kan harus dibedakan," tegas anak buah Prabowo ini.

Terkait bantuan likuiditas untuk perbankan, Kamrussamad mendesak agar parameternya UMKM. Perbankan yang menggelontorkan kredit jumbo untuk UMKM, masuk skala prioritas untuk mendapat kucuran bantuan.

"Namun dalam dalam proposal ini (Sri Mulyani) dituliskan bahwa penerima bantuan adalah bank sehat berdasarkan penilaian OJK. Sementara BPK baru saja mengeluarkan laporan tujuh bank berkinerja jeblok. Serta menyatakan OJK gagal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Lha kok OJK masih diberi peran," ungkapnya.

Dirinya juga menyoroti enam dari 12 BUMN yang mendapat kucuran dana, karena dinilai terdampak Covid-19. Yakni, PLN, Hutama Karya, Bulog, Garuda, Krakatau Steel, dan Pertamina.

"Enam BUMN itu sebelum Covid-19 sudah banyak masalah. jadi, buat apa dibantu. Semisal, Garuda harus bayar utang jatuh tempo Rp8,5 triliun. Kok mau disuntik Rp8 triliun. Dana tersebut bakal bayar utang ketimbang mendorong industri pariwisata kita," ungkapnya.

Politisi muda yang dikenal sebagai penjuang UMKM sekaligus mencetus gerakah KAHMIPreneur ini, menyorot alokasi dana untuk program B30. Jelas-jelas negara perlu dana besar untuk membantu rakyat miskin terdampak Covid-19. "Saya curiga ada pesan khusus kenapa B30 dimasukkan. Kan pemainnya banyak konglomerat," tuturnya.

Diingatkan bahwa, dana penanggulangan Covid-19 yang bersumber dari Surat Utang Negara, Surat Berharga Negara (SBN), harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Bukan dialokasikan untuk hal-hal yang tidak berentuhan langsung dengan rakyat. Kalau ada yang aneh-aneh, jangan-jangan ada morald hazard di situ. {ipe/INILAHCOM]

TAGS:

#Dpr #COVID-19 #Sri Mulyani

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Korban Jiwa di Gaza Capai 34.183 di Hari ke-200 Serangan Israel

24 April 2024 - 13:40 WIB

Kementerian Kesehatan di wilayah kantong Palestina menyatakan sudah sebanyak 34.183 warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza pada hari ke-200 serangan mematikan Israel.

Dishub Kotim Jelaskan Penyebab PJU di Jalan Tjilik Riwut Terbakar

24 April 2024 - 13:30 WIB

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjelaskan penyebab penerangan jalan umum (PJU) di Jalan Tjilik Riwut, Sampit terbakar.

Prabowo Siap Perkuat Koalisi setelah Ditetapkan oleh KPU

24 April 2024 - 13:20 WIB

Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pihaknya siap melakukan pendekatan politik pada seluruh partai untuk memperkuat koalisi setelah dirinya dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pernikahan Riska Agustin, Putri H M Ruslan AS, Dihadiri Sejumlah Tokoh dan Pejabat Kalteng

24 April 2024 - 13:12 WIB

Menhub: Pembangunan Bandara IKN Berjalan Baik dan Sesuai Rencana

24 April 2024 - 13:00 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai saat ini masih sesuai rencana dan dikerjakan dengan baik.

Wagub Kalteng Tekankan Empat Poin Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

24 April 2024 - 12:50 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menekankan empat poin penting dalam langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

KPU RI Targetkan PPK Pilkada Serentak 2024 Dilantik pada 16 Mei

24 April 2024 - 12:40 WIB

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan bahwa lembaganya menargetkan pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 16 Mei 2024.

Pelatihan Government Transformation Academy di Palangka Raya Cakup 3 Materi Pokok

24 April 2024 - 12:36 WIB

Pemko Palangka Raya bekerjasama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Banjarmasin menggelar pelatihan Government Transformation Academy (GTA).

Kepala Dispursip Palangka Raya Dorong PPPK Tingkatkan Kreativitas

24 April 2024 - 12:36 WIB

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Palangka Raya, Benhur Pangaribuan, meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di kantornya untuk meningkatkan kreativitas dalam bekerja.

Edy Pratowo: Upaya Pemberantasan Korupsi Harus Berkelanjutan

24 April 2024 - 12:36 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengingatkan langkah pemberantasan korupsi wajid dilakukan secara berkelanjutan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia