Karena lanjut Abdi sesuai ketentuan bisa tidak dilakukan pembahsan apabila WTP.

"Namun  untuk kita mengetahui tersebut sudah barang tentu harus ada dokumennya. Karena sampai kini itu belum diberikan kepada kami," tukasnya

Abadi ingin penyelenggaraan pemerintah kedepan benar-benar baik. "Kalau boleh dibilang, kami ingin bukan pendekar berwatak jahat. Yakinlah ini untuk perbaikan kita semua kedepan,

dan merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap msarakat karena masyarakat wajib mengetahui 

laporan hasil pemeriksaan keuangan di daerah ini," tegasnya

Menurut Abadi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (5) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006  yang menyebutkan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD terbuka untuk umum. (NACO/B-5)