TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Iman Brotoseno menyatakan komitmennya memberikan perhatian pada kesejahteraan karyawan stasiun televisi pelat merah itu. Kepala Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan LPP TVRI Ali Qausen mengatakan pada periode awal ini Iman segera mengurus tunjangan kinerja karyawan.

Pada hari kedua menjadi Direktur Utama definitif, Iman Brotoseno telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Untuk mengurus rapel tunjangan kinerja pimpinan dan karyawan LPP TVRI," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Ahad, 31 Mei 2020. Iman Brotoseno pada pekan lalu ditunjuk sebagai Direktur Utama untuk Periode 2020-2022 menggantikan Helmy Yahya yang diberhentikan Dewan Pengawas TVRI.

Ali mengatakan rapel Tunjangan Kinerja memang belum dianggarkan oleh Direksi lama dan sudah dikonfirmasi oleh Komisi I DPR RI, sehingga tidak ada kaitannya dengan alasan pemberhentian Direksi sebelumnya. "Justru Direksi lama terbukti telah mengabaikan hak karyawan dengan keterlambatan bayar honor produksi SKK karyawan lebih dari 5 kali sejak tahun 2018."

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kisruh yang menimpa tubuh manajemen TVRI mengakibatkan terhambatnya penyaluran tunjangan kinerja (Tukin). Tunjangan kinerja itu sebenarnya sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kisruh terjadi karena pemecatan Helmy Yahya pada kursi Direktur Utama TVRI di awal tahun 2020.   

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi melalui akun media sosial pribadi miliknya.  "Korban nyata kekisruhan @TVRINasional ini adalah tertundanya Tukin (tunjangan Kinerja) yang sudah disetujui Presiden tidak dapat cair," tulisnya, Jumat 14 Februari 2020.