Dia berharap agar pemerintah semestinya menjadi pembina bagi sektor dunia usaha. Apalagi mereka sudah berinventasi dengan jumlah besar. 

Pihaknya mengaku tidak menutup diri untuk diawasi secara berkala. Asalkan  tidak ditunggangi kepentingan oknum tertentu dengan orientasi mengobrak plabrik usaha tersebut.

Pihak perusahan berharap pihak penegak hukum mempertanyakan misi kedatangan pejabat dari provinsi Kalteng lalu.

Di lain sisi dia juga mengharapkan di tengah kondisi wabah Covid-19 itu seharusnya investasi harus dijaga. Peran dan keterlibatan pengusaha menjadi sebuah keharusan  dengan harapan tetap bisa menjaga ekonomi masyarakat lokal.

Menurut Gundra, izin usaha pertambangan pihaknya berproses  beberapa tahun silam mulai dari  masa kepemimpinan Bupati Wahyudi K Anwar dan Gubernur Kalteng kala itu Agustin Teras Narang. Selain itu juga izin perusahaan  akan berlaku hingga 10 Desember 2023 mendatang.

Sementara itu, dari sejumlah keterangan pejabat Pemkab Kotim mengakui legalitas perusahaan tambang yang di bawah pimpinan Gundra sudah memiliki kelengkapan  legalitas yang sesuai aturan Undang-undang.

"Kalau perusahaan tambang mereka memiliki perizinan  yang lengkap," kata kepala DPMPTSP Kotim, Johny Tangkere.

Senada juga dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sanggul L Gaul. Dia mengakui jika perizinan di bidang kehutanan usaha tambang itu sudah sesuai aturan. Sehingga tidak ada persoalan dan permasalahan lagi. 

"Untuk urusan pinjam pakai kawan dan lain sebagainya mereka itu beres selain itu juga areal mereka ada APL," tandas Sanggul yang juga mantan Kepala Dinas Kehutanan Kotim itu. (NACO/B-5)