Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Nias Selatan Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DPRD Kotim: Peran Media Sangat Luar Biasa, Tidak Sepakat Anggaran Publikasi Diputus

  • Oleh Naco
  • 13 Juni 2020 - 10:41 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menolak keras rencana pemutusan kemitraan antara DPRD Kotim dengan media. Apa yang diungkapkan Abadi ini menyikapi pemutusan kerja sama khususnya dengan DPRD per 1 Juli 2020.

"Saya tidak sepakat jika anggaran publikasi itu diputuskan, ini perlu jadi catatan kita bersama selaku penyelenggara pemerintah," kata Abadi, Sabtu, 13 Juni 2020.

Menurut Abadi, dana publikasi harus dipertimbangkan untuk tidak direfocusing 100 persen, mengingat pengusaha media, khususnya media online maupun cetak juga terdampak atas wabah Covid-19.

“Jika memang kurang anggaran dan anggaran publikasi harus dipangkas jangan 100 perse, perlu dipertimbangkan, karena dampak Covid-19 pasti juga dirasakan saudara kita dari media dan tentunya sangat mempengaruhi pendapatan," tegasnya.

Di sisi lain pertimbangannya bagaimanapun penyelenggara pemerintah juga butuh pers untuk menyampaikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan cepat.

Update berita kata dia sudah terbukti lebih cepat dan sangat ditunggu kalangan masyarakat, karena memang sudah eranya, saat ini khususnya era digital.

"Tentu, wartawan juga harus jadi perhatian, mereka berisiko terpapar Corona. Bahkan sudah ada kejadiannya di Indonesia ini. Sehingga mereka juga layak dapat perhatian jangan seolah kita tidak mengerti," tukasnya.

Di sisi lain soal informasi perkembangan Covid-19, adanya pers, maka informasi yang beredar bisa dipertanggungjawabkan. Jika pemerintah mengandalkan media sosial maka tanggungjawab informasi tentu dipertanyakan.

"Maka, kesimpulannya, pers, khususnya media Online ataupun media cetak sangat layak untuk dijadikan mitra dalam hal kebijakan belanja publikasi pemerintah, meski di tengah pandemi Covid-19. Maka anggaran jangan dipangkas 100 persen untuk belanja publikasi. Kami menolak itu," tandasnya. (NACO/B-6)

Berita Terbaru