Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris memproyeksikan defisit akan membaik, terlebih ada penyesuaian tarif melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020. Beleid tersebut mengatur biaya iuran untuk kelas I menjadi Rp 150 ribu, kelas II sebesar Rp 110 ribu, dan kelas III sebesar Rp 42 ribu.

Walaupun defisit BPJS Kesehatan pada Januari 2021 diprediksi masih ada sebesar Rp 185 miliar, Fahmi yakin pelaksanaan program tahun-tahun berikutnya bisa membaik, baik membayar klaim rumah sakit hingga persoalan gagal bayar.

"Namun sebagaimana yang disampaikan Pak Menko PMK (Muhadjir Effendy), pada akhirnya dengan adanya perpres iuran baru jangan dipandang masalah defisit akan selesai," tutur Fahmi.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan penyesuaian kelas tunggal bisa menekan defisit BPJS Kesehatan. Penerapan kelas tunggal bisa menekan kecurangan atau fraud dalam penetapan tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) untuk klaim rumah sakit. Ia mencontohkan kecurangan yang terjadi adalah adanya peserta yang membayar sesuai kelas tertentu namun ada perbedaan saat menerima manfaatnya.

"Adanya kelas tunggal bisa saja ada kecurangan baru, misalnya orang baru pulang diminta masuk (RS) lagi biar bisa berkali-kali (bayar) karena sumber pendapatan rumah sakit mungkin berkurang dengan adanya kelas standar atau tunggal," ujar Timboel.

(TERAS.ID)