BORNEONEWS, Palangka Raya - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Rp 677, 2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

"Untuk itu saya mengajak saudara-saudara untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana tersebut dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan," kata presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah secara online melalui video conference sebagaimana siaran pers yang diterima borneonews.co.id, Senin, 15 Juni 2020. 

Rakornas tersebut juga diikuti Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Presiden menuturkan, angka itu adalah jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana tidak berbelit-belit, output dan outcome harus maksimal bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan jangan sampai pejabat atau aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini, perkuat tata kelola baik yang transparan dan akuntabel," ungkapnya.

Menurutnya, kerja sama sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus terus dilakukan. Demikian pula sinergi dengan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus dilanjutkan.