Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anggaran Covid-19 Rp 677 Triliun , Jokowi: Kalau Ada Niat Korupsi, Digigit Keras

  • Oleh Teras.id
  • 16 Juni 2020 - 10:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Jokowi mengatakan, anggaran tersebut sangat besar, sehingga memerlukan tata kelola yang baik dengan prosedur yang sederhana yang tidak berbelit-belit.

Karena itu, ia meminta semua pihak untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan alokasi anggaran jumbo tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Jokowi mengatakan akuntabilitas dan pencegahan harus diutamakan dalam mengawal pelaksanaan anggaran pemerintah. 

"Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 lewat video conference, Senin, 15 Juni 2020.

Namun, di saat yang sama, Jokowi juga meminta para penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), hingga penyidik PNS agar tidak menggigit orang yang tidak bersalah. "Jangan menggigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya."

Jokowi menegaskan aspek pencegahan korupsi harus lebih dikedepankan dan semua pihak harus proaktif mengingatkan kalau ada potensi masalah.

"Jangan menunggu terjadinya masalah, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok," tutur dia.

Untuk itu, ia mengatakan sistem peringatan dini dan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel harus dibangun.

Adapun menurut Jokowi, BPKP, inspektorat, dan LKPP adalah aparat internal pemerintah yang fokus kepada pencegahan dan perbaikan tata kelola. Sembari, mereka juga harus tetap bekerjasama dengan BPK dan bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dengan adanya sinergi serta check and balance antar lembaga, ia yakin pemerintah bisa bekerja lebih baik lagi dalam menangani berbagai masalah dan tantangan.

(TERAS.ID)

Berita Terbaru

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

  • 26 April 2024 - 00:41 WIB
Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

  • 26 April 2024 - 00:21 WIB
System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

  • 26 April 2024 - 00:00 WIB
Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

  • 25 April 2024 - 23:51 WIB
Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

  • 25 April 2024 - 23:41 WIB
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28, Ketua DPRD Kalteng Harap Pemprov Lebih Optimal Jalankan Kebijakan

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28, Ketua DPRD Kalteng Harap Pemprov Lebih Optimal Jalankan Kebijakan

  • 25 April 2024 - 23:31 WIB
Dinkes Kalteng Catat 93 Posyandu Kalteng Berstatus Nonaktif

Dinkes Kalteng Catat 93 Posyandu Kalteng Berstatus Nonaktif

  • 25 April 2024 - 23:21 WIB
KPK Minta Pemko Palangka Raya Perbaiki Nilai SPI

KPK Minta Pemko Palangka Raya Perbaiki Nilai SPI

  • 25 April 2024 - 23:11 WIB
Dinkes Kalteng Berikan Bimbingan Teknis Pokjanal Posyandu

Dinkes Kalteng Berikan Bimbingan Teknis Pokjanal Posyandu

  • 25 April 2024 - 23:00 WIB
Pj Wali Kota Palangka Raya Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28

Pj Wali Kota Palangka Raya Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28

  • 25 April 2024 - 22:51 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri