Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anies Belum Pikiran Jakarta Terapkan PSBB Lagi

  • Oleh Inilah.com
  • 17 Juni 2020 - 09:10 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan hasil evaluasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi dalam 10 hari terakhir. Hasilnya, Anies mengungkapkan dalam satu minggu terakhir indikator yang membahayakan keselamatan warga tidak nampak.

Anies awalnya menjelaskan mengenai potensi PSBB diberlakukan kembali atau tidak. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin.

"Pertama, mengenai mungkinkah kita kembali ke masa PSBB Tidak ada kemungkinan yang ditutup, karena itulah kita katakan ini adalah masa transisi. Masa transisi itu akan bisa memasuki fase sehat, aman, produktif, jika indikator-indikator kesehatan masyarakat dan epidemiologi menunjukkan bahwa adanya kegiatan ekonomi, sosial, budaya tidak berdampak negatif kepada keselamatan warga," kata Anies saat meninjau penerapan protokol kesehatan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2020).

Baru kemudian Anies mengungkapkan hasil evaluasi PSBB masa transisi selama 10 hari terakhir. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menuturkan bahwa selama satu minggu terakhir tidak ada tanda-tanda yang mengharuskan PSBB diterapkan kembali.

"Jadi kuncinya adalah bila indikator-indikator menunjukkan keselamatan warga terancam, maka kita harus mengendalikan dengan menerapkan PSBB pra transisi. Sejauh ini dalam evaluasi selama satu minggu terakhir, 10 hari terakhir, indikator itu tidak nampak," ungkap Anies.

"Artinya, kita sekarang bisa berkata selama satu minggu ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kita akan kembali ke PSBB," imbuhnya.

Anies menjelaskan, yang menentukan apakah PSBB akan diterapkan kembali bukan pemerintah, melainkan warga Jakarta sendiri. Karena itu, dia mengimbau kepada warga Ibu Kota agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Tapi, yang menentukan kembali atau tidaknya bukan pemerintah, yang menentukan adalah perilaku kolektif warga. Jadi, 11 juta penduduk DKI itulah yang menentukan apakah kita akan terus lewati transisi ini dengan baik atau tidak. Nah, karena itulah kenapa perlu semua disiplin dan taati protokol kesehatan," katanya.

(INILAH.COM)

Berita Terbaru