Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kewenangan Hapus Penerima Bansos Ada di Pemerintah Desa

  • Oleh Agustinus Bole Malo
  • 23 Juni 2020 - 19:26 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Kepala Dinas sosial Kabupaten Barito Timur, Rusdianor menjelaskan kewenangan untuk menghapus penerima bantuan sosial atau Bansos yang tidak memenuhi kriteria berada pada pemerintah desa.

"Sedangkan kami hanya menindaklanjuti rekomendasi dari pemerintah desa untuk menghapus nama penerima di dalam aplikasi," katanya, Selasa 23 Juni 2020.

Penjelasan ini disampaikannya untuk menanggapi beragam pertanyaan dan asumsi yang beredar di tengah masyarakat terkait penerima bansos yang kemudian namanya dihapus dari daftar penerima.

Beberapa keluhan masyarakat yang beredar di media sosial, mengaku sudah menerima bansos tahap I namun pada penyaluran tahap II tidak lagi masuk dalam daftar penerima bansos atau dihapus.

Rusdianor menerangkan setelah penyaluran BST tahap I pihaknya menerima instruksi dari Kementerian Sosial agar dilakukannya verifikasi dan validasi daftar penerima BST DTKS maupun Non DTKS atau usulan baru dari pemerintah desa melalui pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM.

"Menindaklanjuti instruksi tersebut maka dinas sosial menyurati pemerintah desa supaya daftar calon penerima BST dan bantuan sosial lainnya (diluar BLT DD) dilakukan verifikasi dan validasi ulang agar data yang tidak sesuai yaitu meninggal, pindah, data tidak ditemukan, data ganda, double dapat bantuan dan penerima sudah mampu agar dikeluarkan dari daftar penerima," jelasnya.

Lanjutnya, verifikasi dan validasi melalui musyawarah desa atau Musdes untuk memastikan calon penerima Bansos betul-betul tepat sasaran.

"Untuk menjawab pertanyaan masyarakat perlu saya luruskan bahwa betul  dinas sosial menghapus daftar penerima bansos akan tetapi yang kita hapus itu berdasarkan rekomendasi hasil Musdes dari pemerintah desa," katanya.

"Rekomendasi hasil dari musdes juga harus disertai berita acara dan daftar calon penerima yang diajukan untuk dihapus. jadi bukan ujuk-ujuk asal hapus," pungkas. (BOLE MALO/B-6)

Berita Terbaru

Kalimantan Alami Peningkatan Nilai Tukar Petani Selama Maret 2024

Kalimantan Alami Peningkatan Nilai Tukar Petani Selama Maret 2024

  • 24 April 2024 - 18:35 WIB
Dibutuhkan Rp253,9 Miliar Untuk Alkes RS Kelas B Wilayah Barat

Dibutuhkan Rp253,9 Miliar Untuk Alkes RS Kelas B Wilayah Barat

  • 24 April 2024 - 18:30 WIB
Rapat Kerja Komwil V Apeksi Regional Kalimantan Bahas 9 Isu Strategis

Rapat Kerja Komwil V Apeksi Regional Kalimantan Bahas 9 Isu Strategis

  • 24 April 2024 - 18:25 WIB
MAN Kapuas Gelar Pelepasan dan Perpisahan Peserta Didik Kelas XII

MAN Kapuas Gelar Pelepasan dan Perpisahan Peserta Didik Kelas XII

  • 24 April 2024 - 18:20 WIB
Kepala Dinkes Palangka Raya Mendorong Konsumsi Buah dan Sayur untuk Menghadapi Cuaca Ekstrem

Kepala Dinkes Palangka Raya Mendorong Konsumsi Buah dan Sayur untuk Menghadapi Cuaca Ekstrem

  • 24 April 2024 - 18:15 WIB
Pemprov Kalteng akan Bangun Universitas Unggulan Dianggarkan Rp550 Miliar Dibangun di Atas Lahan 10 Hektare

Pemprov Kalteng akan Bangun Universitas Unggulan Dianggarkan Rp550 Miliar Dibangun di Atas Lahan 10 Hektare

  • 24 April 2024 - 18:10 WIB
2023 Prelavansi Stunting di Kalteng Turun Segini

2023 Prelavansi Stunting di Kalteng Turun Segini

  • 24 April 2024 - 18:05 WIB
Suhaemi Ingatkan Kaidah dan Standar Kearsipan

Suhaemi Ingatkan Kaidah dan Standar Kearsipan

  • 24 April 2024 - 18:00 WIB
Rumah di Desa Sarapat Barito Timur Ludes Terbakar Saat Ditinggal Pemilik

Rumah di Desa Sarapat Barito Timur Ludes Terbakar Saat Ditinggal Pemilik

  • 24 April 2024 - 17:55 WIB
BPDPKS Dukung Petani Sawit Milenial

BPDPKS Dukung Petani Sawit Milenial

  • 24 April 2024 - 17:50 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri