PHK 430 Karyawan, Gojek Melanggar Undang-undang

Oleh Teras.id
26 Juni 2020 - 19:31 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pemutusan hubungan kerja terhadap 430 orang pekerja Gojek melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasalnya, para pekerja yang di-PHK bukanlah mitra, tetapi sebagai karyawan di perusahaan.

"Oleh karena itu, PHK yang dilakukan perusahaan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya yang terkait dengan pasal mengenai PHK," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2020.

Berdasarkan beleid tersebut, Said Iqbal menuturkan Pasal 151 ayat 1 menyebutkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Sedangkan manajemen hanya melakukan sosialisasi dan pemberitahuan bahwa Gojek melakukan PHK, karena adanya penutupan layanan GoLife dan GoFood Festival.

Iqbal juga menilai perseroan tidak melakukan perundingan dengan karyawan dan meminta izin kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Padahal, menurut undang-undang, PHK yang dilakukan tanpa izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial batal demi hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 diatur, apabila PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi yang nilainya sebesar 15 persen dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Co-CEO Go-Jek, Andre Soelistyo dalam surat elektronik menyampaikan, karyawan yang terdampak akan menerima pesangon yang ditetapkan minimum gaji 4 pekan, ditambah tambahan 4 pekan gaji untuk setiap tahun lamanya bekerja.

Menurut Said Iqbal, apa yang dilakukan manajemen hanya memberikan kompensasi dalam bentuk empat pekan adalah pelanggaran serius. Karena itu, KSPI mendesak pihak Gojek untuk membatalkan PHK sepihak terhadap 430 pekerja.

Iqbal pun mengatakan bahwa sebelum melakukan PHK, Gojek harus terlebih dahulu mengurangi jumlah shift, libur bergilir dengan upah penuh, dan merumahkan karyawan dengan upah penuh.

"Apabila langkah di atas sudah dilakukan dan PHK tidak bisa dihindari, maka maksud PHK mau wajib dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak pekerja dan sudah mendapatkan izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial," katanya.

Tempo telah berupaya mengonfirmasi tudingan Said Iqbal tersebut kepada VP Corporate Affairs Gojek, Audrey Petriny. Namun, hingga laporan ini ditulis, Tempo belum mendapat respons.

Sebelumnya Perusahaan teknologi Gojek melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 430 karyawannya atau 9 persen dari total pegawai perseroan sebagai imbas dari strategi perseroan menghadapi pandemi Covid-19.

PHK dilakukan menyusul kebijakan perseroan menghentikan sejumlah layanan non-inti yang terdampak pandemi dan perampingan struktur perusahaan secara menyeluruh untuk mengoptimalisasi pertumbuhan yang berkesinambungan di masa mendatang.

"Perjalanan menjadi semakin sulit karena kita harus berpisah dengan 430 karyawan, yang selama ini menjadi rekan kerja sehari-hari yang dekat dengan kita, lalu juga adanya penutupan GoLife dan GoFood Festival - bisnis yang memiliki peran penting dalam sejarah Gojek," ujar Co-CEO Gojek Indonesia Andre Soelistyo dan Kevin Aluwi dalam keterangan resmi, Selasa, 23 Juni 2020. (TERAS.ID)

TAGS:

#PHK #Karyawan #Gojek

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

19 April 2024 - 16:20 WIB

Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas pada triwulan I tahun anggaran 2024 belum mencapai target.

Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

19 April 2024 - 16:10 WIB

PltKepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan program 1000 KPR guru dilaksanakan dengan menggandeng Bank Kalteng.

Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

19 April 2024 - 16:00 WIB

Legislator Kalteng, Tomy Irawan meminta kepada pemda baik provinsi, kabupaten dan kota supaya dapat melengkapi lampu penerangan di ruas jalan yang rawan dilalui oleh pengendara.

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

19 April 2024 - 15:50 WIB

PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

19 April 2024 - 15:40 WIB

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilkada Kalteng 2024 baik Pilbup, maupun Pilwakot.

DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

19 April 2024 - 15:30 WIB

Unsur pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas mengikuti Bimbingan teknis atau Bimtek sejak tanggal 18 - 19 April 2024 di Harmoni One Hotel, Batam.

Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

19 April 2024 - 15:20 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Sri Neni Trianawati mendorong adanya upaya pengembangan museum yang ada di Kalteng oleh pemda baik provinsi, kabupaten dan kota melalui instansi terkait.

Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

19 April 2024 - 15:10 WIB

Pemkab Gunung Mas gelar rapat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi (rakordalev) realisasi pelaksanaan APBD triwulan I tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di aula kantor Bapperida, Jumat, 19 April 2024.

Duwel Rawing Nilai Pramuka Penting Untuk Membina Generasi Muda

19 April 2024 - 15:00 WIB

Adanya aturan baru dari Kemendikbudristek RI yang tidak lagi menjadikan Pramuka sebagai ekstakulikuler wajib di sekolah menuai pro dan kontra bagi sejumlah kalangan.

Korban Tragedi Desa Bangkal, Tuntut Sidang Adat Basara Hai

19 April 2024 - 14:50 WIB

Ritual Basara Hai Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, perlu dilaksanakan karena terjadi tragedi yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia, dan luka-luka.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Wonosobo Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia