Kemendag dan Kementan tak Kompak, Pengusaha Terjepit

Oleh Inilah.com
26 Juni 2020 - 19:15 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Pelaporan 34 pelaku usaha impor bawang putih oleh Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Komisi IV DPR RI dan Satgas Pangan Polri disorot banyak pihak.

Pelaporan yang dilakukan lantaran para pengusaha ini mengimpor tanpa mengantungi Rekomendasi Impor Produk Horlikuktura (RIPH) dan berpegang kepada Peratuan Menteri Perdagangan (Permendag) No.27 Tahun 2020 dinilai menunjukkan ketidaksinkronan kebijakan antar kementerian dan ego sektoral yang mengorbankan pelaku usaha.

Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah mengatakan, hal ini bukan saja menunjukkan tidak adanya koordinasi lintas kementerian untuk satu kebijakan pemerintah.

Ngototnya Kementan melaporkan pengusaha di saat Badan Karantina Pertanian (Barantan) sendiri mengizinkan impor tersebut, adalah hal janggal yang patut diselisik. Apalagi, Permendag tersebut ditujukan sebagai relaksasi untuk mempercepat impor saat dibutuhkan, di kala proses RIPH yang berjalan tidak cepat. "Kan memang ada relaksasi dari Kemendag. Lantas, kenapa ada lapor melapor, ini menunjukkan tidak ada koordinasi," kata Rusli, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Rusli mengaku mahfum, bahwa 34 importir itu mengimpor bawang putih pada saat masa pembebasan Surat Persetujuan Impor (SPI) atau izin impor yang diterapkan Kementerian Perdagangan sejak 17 Maret hingga 31 Mei 2020. Namun, di sisi lain RIPH tetaplah berlaku.

Aturan relaksasi impor tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019. Aturan ini menyebutkan ketentuan impor bawang bombai dan bawang putih dikecualikan dari Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor.

Namun, kebijakan ini diberlakukan sementara, yaitu hingga 31 Mei 2020. Mendag Agus Suparmanto menyebutkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk ketersediaan serta menjaga harga barang dan bahan pangan pokok, termasuk bawang putih dan bawang bombai yang harganya meroket beberapa waktu lalu.

Menurut Rusli, kasus ini seperti nasi sudah menjadi bubur. Pasalnya, bawang putih sudah masuk di dalam negeri di tengah wabah Covid-19. Untuk itu, Kementan perlu memeriksa bawang yang sudah masuk tersebut di pasaran. "Kementan dan pihak terkait (Badan Karantina) mengambil sampel bawang putih dari ke 34 importir tersebut, cek kualitasnya apakah memenuhi syarat kesehatan RIPH Jika ada yang melanggar standar standar kualitas dan keamanan, beri sanksi. Bukan berarti tanpa RIPH, bisa mengimpor bawang dengan kualitas seadanya, atau kualitas buruk," tuturnya.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Pusbarindo, Valentino dalam siaran persnya mengatakan, pada Maret 2020 lalu Pusbarindo sudah mengingatkan atas pembebasan SPI dan LS utk importase bawang putih berpotensi rawan penyalahgunaan. "Kita sudah ingatkan relaksasi itu jelas merusak semangat Wajib Tanam bagi para pelaku usaha (importir) yang patuh dan taat terhadap UU dan hukum. Dan ternyata kekhawatiran kamipun terjadi," ujarnya.

Valentino meminta, Badan Karantina dan Ditjen Hortikultura yang berada dalam satu atap yaitu Kementerian Pertanian, semestinya kompak dan satu sikap. Jika memang terjadi pelanggaran, lanjutnya, maka produk bawang tersebut mesti ditahan tidak boleh dilepas atau beredar.

"Jika sikap Ditjen Hortikultura konsisten dengan amanah UU No. 20 Tahun 2010 yaitu menjamin keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia atas produk pangan impor. Barantan tidak perlu ragu bertindak tegas sesuai aturan dan UU atas produk pangan yang tidak dilengkapi dokumen resmi," tegasnya.

Dia menyesalkan, bawang putih impor tanpa dokumen RIPH berarti lolos pula dari kewajiban Wajib Tanam sesuai ketentuan Permentan No.39 dan Permentan No.46 Tahun 2019. Dampak dari pelanggaran hukum ini, lanjut Valentino, jelas bahwa diantara para pelaku usaha sudah terjadi persaingan usaha yang cacat hukum.

Hal senada diungkap Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo. Ia menilai impor untuk memenuhi kebutuhan nasional adalah hal wajar. Untuk itulah, kata dia, setiap impor harus mendapatkan izin rekomendasi dari Kementan. Ketika ada izin yang di keluarkan kemudian tidak mengindahkan atau tidak memenuhi aturan perundang-undangan maka berarti ada penyimpangan. Di saat sama, dia menilai ada ketidakkompakan yang jelas terlihat dari kebijakan itu.

"Kalau saya lihat masalah ini harus dibangun komunikasi yang kuat antara Kemendag dan Kementan bahwa UU itu dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar.. Kalau pemerintah tidak kompak berbahaya," tuturnya.

Firman mengatakan, jika pelaku usaha melanggar, maka pelanggarannya pun harus dipastikan oleh penegak hukum. "Mereka kan melakukan sesuai persyaratan dan prosedur. Ini harus clear. Kecuali 34 pelaku usaha ini melanggar dan melakukan kongkalingkong, melakukan penyuapan, penyogokan. Lalu ada buktinya, berarti kasus pidananya," tuturnya. [ipe/INILAHCOM]

TAGS:

#Kemendag #Kementan #Pengusaha

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dinas P3APPKBAkui Peran PentingAplikasi SIMFONI PPA

25 April 2024 - 11:50 WIB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB)Kalteng mengakui peran penting aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

Peluang Juara Liverpool Makin Kecil Usai Kalah 0-2 oleh Everton

25 April 2024 - 11:41 WIB

Peluang Liverpool menjuarai Liga Premier Inggris 2023/24 makin kecil setelah kalah 0-2 oleh Everton dalam laga pekan ke-29 bertajuk Derbi Marseyside di Goodison Park pada Kamis dini hari WIB.

Pj Sekda Palangka Raya Diharapkan Mampu Tingkatkan Pelayanan Publik

25 April 2024 - 11:30 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, telah melantik Achmad Zaini sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru.

Kemenangan Dramatis atas Fiorentina Antar Atalanta ke Final

25 April 2024 - 11:20 WIB

Kemenangan dramatis 4-1 atas Fiorentina mengantarkan Atalanta ke final Piala Italia, pada pertandingan leg kedua semifinal di Stadion Gewiss, Bergamo, Rabu setempat atau Kamis dini hari WIB.

BKKBN Kalteng Tegaskan Kesiapan Sinergi Bersama Pemda Atasi Stunting

25 April 2024 - 11:10 WIB

Dua Gol di Pengujung Laga Menangkan MU atas Sheffield 4-2

25 April 2024 - 11:00 WIB

Dua gol di pengujung laga memenangkan Manchester United (MU) atas Sheffield United dengan skor 4-2 dalam pertandingan pekan ke-29 Liga Premier Inggris 2023/24 di Old Trafford pada Kamis dini hari WIB.

Dinas P3APPKB Kalteng Berikan Pelatihan Pelaporan Kasus Perempuan dan Anak

25 April 2024 - 10:45 WIB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB)Kalteng melakukan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus perempuan dan anak.

Rangnick Konfirmasi Lakukan Pembicaraan dengan Bayern Muenchen

25 April 2024 - 10:30 WIB

Pelatih tim nasional Austria Ralf Rangnick mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan Bayern Muenchen perihal kemungkinan menjadi pelatih klub Jerman itu untuk musim panas mendatang.

Pemprov Kalteng Terus Perbaiki Kinerja Atasi Stunting

25 April 2024 - 10:15 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus berusaha memperbaiki kinerja dalam mengatasi stunting.

Xavi Dikabarkan Berubah Pikiran dan Akan Bertahan di Barcelona

25 April 2024 - 10:00 WIB

Xavi Hernandez dikabarkan berubah pikiran dan akan tetap menjadi pelatih Barcelona musim depan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia