Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bengkalis Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dirut Pastikan Pertamina Tidak akan Diprivatisasi

  • Oleh Teras.id
  • 29 Juni 2020 - 22:31 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan tak akan memprivatisasi perseroan. "Artinya privatisasi adalah melepas saham negara, itu tak ada dalam agenda kami," kata dia saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Senin, 29 Juni 2020.

Nicke menjelaskan, dalam melakukan privatisasi sebuah perusahaan harus melakukan tahapan-tahapan tertentu. Untuk saat ini Pertamina masih menata ulang lini bisnisnya, seperti membuat lima subholding beberapa waktu lalu yang sudah dilakukan perseroan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan profitisasi guna meningkatkan valuasi perseroan sebelum melakukan initial public offering (IPO).

Agar perseroan mempunyai kapitalisasi pasar yang baik di bursa. Jadi, menurut Nicke, rencana Pertamina melantai di bursa saham masih terlalu dini untuk melantai di bursa bagi Pertamina masih terlalu dini untuk dibicarakan.

"Ceritanya masih panjang," ucapnya. Namun kata Nicke, tak menutup kemungkinan privatisasi akan dilakukan kepada anak usaha dari Pertamina.

"Jadi IPO itu ada di anak, cucu, cicit, itu mungkin ada tapi belum ada di agenda kami, tahapannya belum sampai ke sana," ucapnya.

Nicke mengatakan, melakukan IPO adalah salah satu cara perseroan mencari pendanaan guna memperbesar bisnis perusahaan. Jadi sebenarnya tak ada salahnya, Pertamina mendorong subholding melantai di bursa.

"Ada banyak opsi seperti global bond, dan projek financing ada equity partnership, jadi IPO itu hanya salah satunya bukan tujuan," katanya.

Sebelumnya, Nicke Widyawati pernah mengungkapkan, anak usaha yang ditargetkan melantai di bursa pertama kali adalah sektor hulu.

Di sektor ini, ia mengatakan aset yang dikelola adalah milik negara. Pertamina maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama hanya diberikan hak pengelolaan. Sehingga, aset tetap dimiliki pemerintah sesuai dengan Undang-undang Mineral dan Batubara.

Berita Terbaru