Kedelapan, masterplan dan DED pembangunan daerah rawa Hambuyung diminta dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk dilakukan tindak lanjut, apabila lokasi tersebut benar-benar dapat dicetak sawah dan dilakukan secara bertahap, maka perlu dibuat program secara bertahap.

Kesembilan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan diminta agar mengelola kawasan budidaya perikanan, sebab masih masih banyak kolam-kolam yang tidak dikelola dan jembatan masuk kawasan sudah rusak.

Selanjutnya kesepuluh, dalam rangka menjaga keberlangsungan ketersediaan ikan di Kabupaten Gunung Mas atau paling tidak mengurangi kebutuhan ikan dari luar,  diminta agar kolam yang ada dikelola serta diberikan bantuan dan melakukan terobosan apabila harga pakan tinggi. 

Kesebelas, perlu dibuat aturan atau payung hukum untuk melindungi lahan-lahan yang dijadikan kolam ikan atau bagi pembudidaya ikan dan nelayan atau pembudidayaan. 

Kemudiaan keduabelas, dalam hal pengelolaan parkir agar dinas terkait harus melakukan pembinaan kepada para juru parkir supaya dalam pelaksanaan di lapangan para juru parkir dapat lebih ramah dan bertindak sesuai petunjuk teknis dari OPD terkait.

"Dan untuk kontrak parkir dengan pihak ketiga perlu dilakukan evaluasi dan harus ada karcis parkir karena terkait dengan PAD," tuturnya.     

Dalam kesempatannya, ia juga menyampaikan DPRD Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2021 akan membentuk tim pansus dengan beranggotakan lintas fraksi pendukung dewan. 

"Pembentukan Tim Pansus ini untuk membahas LKPJ Bupati Gunung Mas Tahun 2020 dan LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan pemerintah daerah," pungkasnya. (HENDRA/m)