Jaket Pelampung Nelayan Rp 1,8 M Jadi Temuan BPK

  • Oleh Inilah.com
  • 03 Juli 2020 - 21:40 WIB

INILAHCOM, Jember - Pengadaan jaket pelampung nelayan yang sempat heboh di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019.

Hal ini semakin memantapkan keyakinan anggota DPRD Jember, bahwa ada yang tidak beres dalam pengadaan tersebut.

Dalam audit BPK terhadap laporan keuangan Dinas Perikanan, terdapat realisasi belanja cetak branding (pemasangan atribut) pelampung atau life jacket sebesar Rp 1,887 miliar. Pelampung yang diberi branding tersebut akan dibagikan ke masyarakat nelayan sehingga seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai belanja barang yang diserahkan ke masyarakat, bukan belanja cetak.

Menanggapi temuan BPK itu, Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menyoroti hal tersebut.

"Pengadaan pelampung di Bagian Pembangunan pada tahun sebelumnya (APBD 2018), anggaran branding-nya yang sebenarnya tugas pokok dan fungsi dinas lain malah dilakukan di situ (Dinas Perikanan dan Kelautan Jember)," katanya, Jumat (3/7/2020).

David juga mempertanyakan urgensi pemasangan branding (atribut) di pelampung. Atribut yang dimaksud antara lain emblem foto Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief.

"Bukankah anggarannya lebih baik untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih berpihak kepada rakyat," katanya.

Hasil pengecekan terakhir oleh parlemen, belum semua pelampung terdistribusi ke masyarakat.

Saat sidang paripurna, David sempat mengenakan jaket pelampung sembari membaca tanggapan dan rekomendasi DPRD Jember terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2019. "Waktu itu kami menyampaikan bentuk kritik simbolis kepada pemerintah. Hari ini pengadaan pelampung benar-benar jadi tenuan BPK, dan nilainya cukup spktakuler," katanya.

Sebelumnya, salah satu anggota BPK Achasanul Qosasih kepada beritajatim.com via sambungan telepon, Sabtu (9/5/2020), menyebut pengadaan ribuan jaket pelampung nelayan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tidak lazim. Lazimnya pengadaan jaket pelampung itu dianggarkan di Dinas Perikanan dan Kelautan.

(INILAH.COM)

Berita Terbaru