David juga mempertanyakan urgensi pemasangan branding (atribut) di pelampung. Atribut yang dimaksud antara lain emblem foto Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief.

"Bukankah anggarannya lebih baik untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih berpihak kepada rakyat," katanya.

Hasil pengecekan terakhir oleh parlemen, belum semua pelampung terdistribusi ke masyarakat.

Saat sidang paripurna, David sempat mengenakan jaket pelampung sembari membaca tanggapan dan rekomendasi DPRD Jember terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2019. "Waktu itu kami menyampaikan bentuk kritik simbolis kepada pemerintah. Hari ini pengadaan pelampung benar-benar jadi tenuan BPK, dan nilainya cukup spktakuler," katanya.

Sebelumnya, salah satu anggota BPK Achasanul Qosasih kepada beritajatim.com via sambungan telepon, Sabtu (9/5/2020), menyebut pengadaan ribuan jaket pelampung nelayan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tidak lazim. Lazimnya pengadaan jaket pelampung itu dianggarkan di Dinas Perikanan dan Kelautan.

(INILAH.COM)