Dokumen Kependudukan Format Digital Tidak Perlu Dilegalisir

  • Oleh Fahrul Haidi
  • 04 Juli 2020 - 16:40 WIB

BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Dokumen kependudukan dengan format digital atau yang telah ditanda-tangani secara elektronik tidak perlu dilegalisir ulang.

Terkait itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Seruyan, Mansyur Ibrahim mengatakan, masyarakat perlu mengetahui informasi tersebut.

“Setiap dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik atau menggunakan barcode, fotokopinya tidak perlu dilegalisir,” kata Mansyur Ibrahim, Sabtu, 4 Juli 2020.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104/2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

Dalam Permendagri itu disebutkan jika dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik atau format digital tidak perlu dilegalisir seperti KTP elektronik.

“Namun untuk dokumen kependudukan lama yang belum menggunakan tanda tangan elektronik atau manual tetap memerlukan legalisir,” tandasnya. (FAHRUL/B-11)

Berita Terbaru