Pemkab Katingan Diminta Penjelasan Terkait Permasalahan Lahan dengan PT Menara Tunggal Perkasa

Oleh Abdul Gofur
04 Juli 2020 - 19:40 WIB

BORNEONEWS, Kasongan - Pemprov Kalteng meminta Pemerintah Kabupaten Katingan memberi penjelasan terkait permasalahan lahan dengan perusahaan perkebunan PT Menara Tunggal Perkasa atau MTP.

Asisten II Setda Kabupaten Katingan Ahmad Rubama, Sabtu, 4 Juli 2020, mengatakan, penjelasan itu diminta Biro Ekonomi Pemprov Kalteng melalui konferensi video.

Dia menjelaskan, pihak PT MTP yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sejauh ini menggarap di areal beberapa desa wilayah Kecamatan Tasik Payawan seperti Desa Petak Bahandang, Tumbang Panggu dan Desa Handiwung dengan areal yang dibatasi jalan kabupaten poros Kasongan - Mendawai.

"Perusahaan ini seperti sedikit keberatan karena adanya jalan itu," ujar Akhmad Rubama.

Menurutnya, lahan yang dipermasalahkan itu sekitar 290 hektare. Dari sisi regulasi, Pemkab Katingan tidak begitu saja membangun jalan itu. Sebelumnya, sudah ada kesepakatan-kesepakatan, bahkan perda pembangunan jalan itu untuk dilakukan secara multiyears telah lahir tahun 2013. Sedangkan surat keputusan hak guna usaha atau HGU mereka itu lahirnya tahun 2014.

Dan di dalam berita acara risalahnya BPN, mereka sudah membuat pernyataan bahwa tidak keberatan dengan adanya pembangunan jalan itu, sehingga keluarlah HGU. Juga ditulis bahwa mereka akan menginklafkan, artinya akan mengeluarkan dari areal perkebunannya.

Namun akibat pembangunan jalan itu, ada penguasaan masyarakat di kiri kanannya. Padahal penguasaan itu sudah sejak lama.

"Kita juga mengadakan pendekatan dan sosialisasi juga kepada masyarakat itu terkait rencana pembangunan jalan itu," ujarnya.

Akhmad Rubama mengatakan jika pihaknya beranggapan, secara aturan mereka (perusahaan) sudah mengantongi SK HGU dan sertifikat HGU. Dan secara aturan pembebasan lahan clear.

"Kalau memang ada lahan belum clear setelah HGU kenapa terjadi demikian. Pengakuan mereka pada saat mengusulkan untuk dikeluarkan hak guna usaha, mereka menyatakan lahannya clear and clean, tapi kenyataanya ada katanya yang belum selesai, mungkin ada data itu gak singkron," kata dia.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalteng akan memberikan penjelasan rinci kepada pihak perusahaan agar permasalahan ini bisa diselesaikan. (ABDUL GOFUR/B-11)

TAGS:

#Sengketa Lahan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Warga dan Peserta Paskah Nasional Serbu Bazar UMKM Palangka Raya

25 April 2024 - 22:35 WIB

Perayaan Paskah Nasional yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya sebagai tuan rumah, zelain menggelar seminar juga mengadakan bazar yang segera diserbu warga dan peserta Paskah Nasional.

Pemko Palangka Raya Raih Peringkat 82 Nasional dalam MCP KPK

25 April 2024 - 22:31 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengungkapkan bahwa Indeks MCP Pemko Palangka Raya mencapai skor 91.

Penuhi Stok Darah di RSUD Lamandau, Karyawan Perusahaan Donor Darah

25 April 2024 - 22:25 WIB

Sekurangnya 80 karyawan PT Gemareksa Mekarsari (GMR) dan PT Satria Hupasarana (SHS) mendonorkan darahnya. Donor darah yang menjadi bagian dari kegiatan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri dan Peringatan Hari Kartini itu, digelar di Ruang Meeting PKS PT GMR, Kamis 25 April 2024.

Dinas P3APPKB Kalteng Diseminasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan TPPO

25 April 2024 - 22:21 WIB

Diseminasi dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Kewajiban Pelaksanaan ISPO Tekankan Pertimbangan Lingkungan Sudah Masuk Produksi Sawit

25 April 2024 - 22:15 WIB

Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa kewajiban pelaksanaan ISPO menekankan pertimbangan lingkungan dan etika sudah masuk pada produksi sawit.

Nilai MCP Pemko Palangka Raya Raih Peringkat 3 Terbaik di Kalteng

25 April 2024 - 22:11 WIB

Nilai ini menempatkan Palangka Raya sebagai salah satu kota dengan kinerja terbaik dalam pencegahan korupsi di Bumi Tambun Bungai ini.

Ekonomi Hijau Disebut Relevan dengan Kondisi Sumatera Utara

25 April 2024 - 22:05 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa webinar terkait ekonomi hijau yang dilaksanakan Mahasiswa Program Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan USU pada Kamis, 25 April 2024 melalui media zoom sangat relevan dengan kondisi Sumatera Utara.

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian untuk Melindungi Peralihan Fungsi Lahan

25 April 2024 - 22:00 WIB

Komoditas Non Migas Jadi Ekspor Utama Kalteng Selama Februari 2024

25 April 2024 - 21:55 WIB

Keseluruhan ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 merupakan komoditas non migas dengan nilai mencapai US$416,68 juta atau mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen dibanding Januari 2024 yang sebesar US$392,50 juta.

Pj Sekda Palangka Raya Ajak ASN Terapkan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan

25 April 2024 - 21:51 WIB

Prinsip good governance yang dimaksud mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan keadilan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia