Bank Syariah Dimerger, Wamen BUMN Janji UMKM Tetap Diprioritaskan

  • Oleh Teras.id
  • 06 Juli 2020 - 08:21 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjawab kekhawatiran dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah ihwal rencana merger atau penggabungan bank syariah milik negara.

Menurut dia, rencana ini tetap akan memproritaskan pelaku UMKM. "Pasti UMKM akan jadi salah satu sasaran untuk peningkatan dalam merger bank syariah," kata Tiko, panggilan Kartika, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 5 Juli 2020.

Menurut Tiko, pembiayaan untuk UMKM pun dipastikan tidak akan berkurang setelah merger dilakukan. Terlebih saat ini UMKM juga terkenda dampak pandemi Covid-19. Rencana merger sudah disiapkan sejak awal 2019.

Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BTN Syariah, akan dilebur demi akselerasi ekonomi syariah di tanah air. Beberapa hari lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan merger ditargetkan rampung Februari 2021.

Namun rencana ini dikritik oleh Muhammadiyah. Pengurus Pusat Muhammadiyah menganjurkan penggabungan atau merger bank syariah ini tidak dilanjutkan. Muhammadiyah khawatir jika semakin besar sebuah bank, semakin besar pula kecenderungannya terdorong menyalurkan pembiayaannya kepada korporasi karena lebih praktis.

"Kami mengharapkan pengelolaan perbankan syariah milik BUMN ini tidak perlu dimerger dan mereka oleh pemerintah difokuskan saja untuk menggarap dan memajukan UMKM dan tidak boleh masuk ke usaha besar," kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, seperti dilansir dari Bisnis.com pada Sabtu, 4 Juli 2020.

Dihubungi pada Minggu, 5 Juli 2020, Anwar menyebut merger bisa saja dilakukan terhadap bank syariah milik BUMN ini. Namun dengan aturan hanya boleh mengucurkan dana ke UMKM, bukan ke usaha besar.

"Jadi kalau tidak menjalankan, dikenai penalti," kata dia. Di tengah rencana merger ini, penyaluran kredit untuk UMKM memang sedang dalam tren meningkat.

Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo terjadi peningkatan sekitar 15 persen, dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya di Bank Syariah milik negara, tapi juga swasta.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah juga menilai rencana merger sebaiknya tidak dilakukan. Sebab, jumlahnya masih relatif terbatas .

Berita Terbaru