KPK sendiri hingga saat ini belum merespon terkait pertemuan dengan Erick.

Sebelumnya pada 2 Juli lalu, Erick pernah mengungkap ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara.

Dia kemudian memetakan mana saja BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya. Langkah itu dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan antar sesama perusahaan pelat merah.

"Ini kita mapping supaya KPI (Key Performance Indicator) direksi jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lain," jelas dia.

KPK sendiri kala itu meminta Erick menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan pelat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku siap "jemput bola" agar mendapatkan bukti dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah perusahaan BUMN tersebut. 

(INILAH.COM)