Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan

Oleh Inilah.com
09 Juli 2020 - 14:55 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan meminta Dewan Pengawas KPK untuk transparan dalam menangani setiap laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawi KPK. Dia berkata kepercayaan masyarakat terhadap Dewas KPK akan menurun jika hal itu terjadi.

"Dewas KPK harusnya bersikap transparan dan melaporkan perkembangan-perkembangan dari laporan-laporan masyarakat. Sebab apabila ini tidak dilakukan, satu pemberitahuan atau pemberian informasi pada masyarakat maka lambat laun masyarkat juga akan mengurangi intensitas laporan dan pengawasan publik," kata Jommy saat dihubungi.

Jimmy mengatakan Dewas KPK harusnya segera menyampaikan ke publik bagaimana tindak lanjut proses dari laporan-laporan yang telah meraka sampaikan, misalnya kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik KPK Hendrik Christian.

Selanjutnya, dia berkata Dewas KPK menyampaikan alasan kenapa kasus-kasus yang telah dilaporkan sebelumnya itu belum bisa dilakukan, sedangkan kasus-kasus yang dilaporkan belakangan yang didahulukan.

"Hal-hal semacam ini yang perlu disampaikan kepada publik sehingga keberadaan Dewas KPK tetap mendapatkan kepercayaan publik yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya.

Dalam konstruksi pada UU 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, dia berkata keberadaan Dewas KPK lebih kepada kontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga, dia berkata implikasinya Dewas KPK menyusun dan menetapkan kode etik, menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pimpinan maupun pegawai KPK, serta menyelenggarakan sidang yang diduga pelanggaran etik itu sendiri.

"Nah secara internal sudah diatur dalam peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dalam pelanggaran kode etik. Yang pada dasarnya mengatur dua mekanisme, adanya mekanisme pemeriksaan pendahuluan dan mekanisme sidang etik.

Terkait mekanisme pemeriksaan pendahuluan, dia menyebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran kode etik yang masuk dari masyarkat. Sehingga dari pemeriksaan pendahuluan itu, kata dia akan ditentukan nantinya apakah sudah cukup bukti untuk bisa diteruskan dalam sidang etik atau tidak cukup bukti agar tidak bisa lagi diteruskan.

"Ini menjadi penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah ditindaklanjuti dari laporan-laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dilaporakan ke Dewas KPK," ujar Jimmy.

Di sisi lain, Jimmy tidak menampik dalam peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2020 tidak memiliki kelamahan. Dia berkata kelamahan itu lantaran aturan itu mengatur berapa lama jangka waktu antara masuknya laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dengan tindak lanjut melakukan pemeriksaan pendahuluan.

"Nah ketika tidak ada ada waktu seperti ini maka berpotensi pada tindakan-tindakan yang menunda-nunda laporan yang masuk. Atau bahkan tindakan-tindakan yang seolah-olah membalikkan atau mana yang dahulu harusnya ditindaklanjuti menjadi itu yang belakangan," ujarnya.

"Hal-hal ini menjadi persoalan yang riskan dan berpotensi pada kepercayaan publik yang akan semakin menurun pada kinerja Dewas itu sendiri," ujar Jimmy.

Lebih dari itu, Jimmy juga mengingatkan Dewas KPK untuk bekerja secara independen sebagaiman aturan yang berlaku. Dia juga mengingatkan Dewas KPK untuk bersikap tegas, rasional, berkeadilan, tidak memihak, dan trasnparan dalam mengambil keputusan yang objektif.

"Nah ketika tidak adanya informasi yang transparan kepada publik mengenai proses yang telah dilakukan oleh Dewas maka kecenderungan publik akan menganggap Dewas bersikap tidak independen. Padahal konstruksi dalam UU KPK itu menempatkan Dewas KPK itu bersikap independen dan betul-betul melakukan suatu kontrol," ujarnya.

INILAHCOM

TAGS:

#Dewas KPK #Kpk

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Gunung Mas Tingkatkan Profesional Guru dengan Cara Ini

23 April 2024 - 22:21 WIB

Pengembangan kompetensi guru dilakukan dengan keikutsertaan dalam Program Profesi Guru (PPG), pelatihan metode gasing serta guru penggerak/

Tingkatkan Keamanan, P2U Rutan Kapuas Geledah Tamu Kunjungan dan Barang Bawaan

23 April 2024 - 22:11 WIB

Kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pencegahan masuknya barang terlarang ke dalam area Rutan Kuala Kapuas.

Pemkab Gunung Mas Telah Benahi Sejumlah Objek Wisata

23 April 2024 - 22:00 WIB

Pembenahan melalui dana tersebut meliputi penataan halaman dan fisik bangunan seperti pos retribusi, tempat kuliner, dan lainnya serta telah diresmikan apa 28 Desember 2023.

DPRD Kapuas Terima Kunker Komisi I DPRD Hulu Sungai Utara

23 April 2024 - 21:51 WIB

Dirinya berharap informasi-informasi yang disampaikan dapat bermanfaat seraya berharap dari pertemuan ini juga dapat saling bertukar informasi.

Pemkab Gunung Mas Lakukan Berbagai Pembinaan kepada Petani

23 April 2024 - 21:41 WIB

Pemkab Gunung Mas telah melakukan pembinaan petani cabai rawit di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, pembinaan petani padi sawah di Kecamatan Tewah.

317 Calon Haji Kapuas Ikuti Bimbingan Manasik

23 April 2024 - 21:31 WIB

Ratusan jemaah calon Haji (JCH) mengikuti bimbingan manasik tingkat kabupaten tersebut, bertempatdi Masjelis Taklim Al Madani Kuala Kapuas.

Target SHAT PTSL Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Tahun Ini Capai Ribuan Bidang

23 April 2024 - 21:21 WIB

Program tersebut akan dilaksanakan di Kecamatan Rungan Barat tepatnya di Desa Jalemu Raya, Jalemu Masulan dan Desa Tumbang jalemu Kajuei.

Pemko Palangka Raya Tingkatkan Kompetensi ASN Dukung Transformasi Digital

23 April 2024 - 21:11 WIB

Pemko Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung akselerasi transformasi digital di lingkup pemerintah daerah.

Pemkab Kotim Akan Kurangi Buang Sampah di TPA Gunakan Mesin Pemilah Sampah

23 April 2024 - 21:00 WIB

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) akan kurangi membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan mesin pemilah sampah.

Gegara Ban Mobil Gereja Hilang, GKE Bukit Hindu akan Perkuat Pengamanan

23 April 2024 - 20:50 WIB

Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu, Pdt Yusuf Sembiring, merespon dengan tegas terhadap kejadian pencurian ban mobil operasional gereja.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia