Sebab, mengacu dengan Perda Pemekaran Desa Nomor 39 Tahun 2006 dan Perda Pemekaran Kecamatan Nomor 10 Tahun 2003 jelas menyatakan itu masuk desa mereka.

Seleksi berharap persoalan yang sudah dilaporkan di Polda Kalteng itu segera diproses agar ada titik temu dan lahan yang diserobot itu dikembalikan kepada kelompok tani.

"Kami juga turut menyayangkan kenapa jalan diputus. Ini sepertinya mereka sengaja memancing, beruntung warga tidak terpancing dan emosi," tegasnya.

Senada yang diungkapkan Supendi, secara tegas dirinya meminta agar kegiatan penggarapan dihentikan, sesuai kesepakatan saat bermediasi dengan pihak humas perusahaan dan koordinator lapangan.

"Mereka tadi bersedia menghentikan aktivitas dan mengikuti proses hukum di Polda Kalteng. Apa yang kami curigai selama ini benar, kalau disinyalir atau diduga perusahaan yang menggarap lahan ini," tegas Ketua Kelompok Tani Simpei Pambelum itu.

Menurutnya juga perusahaan harus segera membuka kembali jalan yang dibuat kelompok tani yang mereka putus.

"Kembalikan jalan itu seperti semula dan kembalikan lahan kami. Di mana lagi kami bergantung hidup kalau lahan kami diambil. Sampai di mana akan kami pertahankan," tandasnya. (NACO/B-7)