Kartu Prakerja, Politikus PKS: Perpres Baru tapi Semangat Lama

Oleh Teras.id
13 Juli 2020 - 11:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pelaksanaan Kartu Prakerja terbaru Nomor 76 Tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Jokowi pada 7 Juli 2020 masih sama dengan aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 36 Tahun 2020.

"Saya melihat tidak banyak perubahan dalam Perpres (baru) ini. Semangatnya masih sama seperti yang lama," kata Sukamta, Ahad, 12 Juli 2020.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan memang terdapat penambahan yang disebutkan pada pasal 5 mengenai konten pelatihan kewirausahaan. Lalu perubahan juga ada di pasal 6 ayat 2 tentang pelatihan dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja.

"Ini kan seperti tambahan pemanis kata saja," kata Sukamta.

Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI itu, jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan semestinya pelatihan daring ditiadakan karena banyak mendapat kritikan. Masyarakat, menurut Sukamta, ingin skema Kartu Prakerja yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menilai skema yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK itu akan lebih efisien dalam menghemat pengeluaran anggaran negara.

"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya efisiensi anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak,'' tutur dia.

Sukamta menilai jika pelatihan secara daring di program Kartu Prakerja dihapus, setidaknya negara bisa hemat Rp5,6 triliun.

"Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil," kata Sukamta.

Ia meminta pemerintah membujuk perusahaan platform digital untuk memberikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu.

"Saya yakin perusahaan platform digital yang saat ini sedang mereguk untung besar mau untuk buat skema pelatihan gratis," kata Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat aturan yang dapat dapat mengarah kepada penyimpangan moral (moral hazard) di masa pandemi Covid-19.

Seperti dalam pasal 31 A di Perpres anyar menyebutkan pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Ini kan jelas bisa membuka peluang korupsi, karena diberi diskresi sebagai proses yang tidak masuk pengadaan barang dan jasa," tutur Sukamta.

Kemudian, pada pasal 31B menyebutkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana, sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik.

"Ukuran iktikad baik kan sangat subjektif, revisi Perpres (Kartu Prakerja) ini terlalu berlebihan. Akan lebih baik program ini dihentikan saja dan diganti dengan skema bantuan untuk korban PHK akibat pandemi," kata Sukamta.

(TERAS.ID)

TAGS:

# Kartu Pra Kerja

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dinkes Kapuas Hadiri Rakerkesnas 2024

25 April 2024 - 16:10 WIB

Jajaran Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Kapuas menghadiri kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024.

Gagalnya Konser Bajenta Fest Bisa Pengaruhi Citra dan Tingkat Kunjungan di Palangka Raya

25 April 2024 - 16:00 WIB

Gagalnya konser yang diadakan oleh EO Bajenta Fest di Palangka Raya telah menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, dan dianggapbisa mempengaruhi citra dari Palangka Raya.

Pemko Palangka Raya Intensifkan Pendampingan Petani

25 April 2024 - 15:50 WIB

Pemko Palangka Rayamelalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), terus mengintensifkan upaya pendampingan bagi para petani.

Edy Pratowo Ingatkan Tujuan Utama Pembentukan Otonomi Daerah

25 April 2024 - 15:40 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng)Edy Pratowo mengingatkan ada dua tujuan otama pembentukan otonomi daerah.

Miris, Ada yang Sengaja Buang Sampah di Jembatan Sungai Mentawa

25 April 2024 - 15:30 WIB

Miris, ada warga yang sengaja membuang sampah di jembatan Sungai Mentawa, Jalan Kapten Mulyono, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Pemko Palangka Raya Berupaya Wujudkan Sentra Produksi Pangan

25 April 2024 - 15:20 WIB

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Palangka Raya, Sugiyanto, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengembangkan sentra produksi pangan.

Wakil Ketua DPRD Palangka Raya Apresiasi Pengangkatan Achmad Zaini sebagai Pj Sekda

25 April 2024 - 15:10 WIB

Dinas P3APPKB Kalteng Harap Pelatihan Mampu Tingkatkan Kompetensi Petugas Administrator

25 April 2024 - 15:00 WIB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB)Kalteng berharap peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus perempuan dan anak.

DPKP Palangka Raya Pantau LP2B Secara Berkala

25 April 2024 - 14:50 WIB

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Palangka Raya, Sugiyanto, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya menjaga dan mengembangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Wagub Edy Pratowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 14:40 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia