Komisi I DPRD Kotim: Perizinan Perusahaan Karnel di Tanah Mas Tidak ada Masalah

  • Oleh Naco
  • 16 Juli 2020 - 18:50 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Komisi I DPRD Kotim memastikan perizinan perusahaan karnel yang dimiliki PT. Sinar Jaya Inti Mulai (SJIM) yang beroperasi di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim tidak ada permalasahan.

Hal tersebut terungkap setelah jajaran Komisi I DPRD Kotim  turun ke lapangan melakukan pengecekan terhadap seluruh izin perusahaan PT. SJIM yang sebelumnya sempat diduga beroperasi diluar perizinan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Ketua Komisi I DPRD Kotim, Agus Seruyantara, mengatakan setelah pihaknya melakukan pengecekan terhadap seluruh perizinan yang dimiliki oleh pihak perusahaan dapat dipastikan selama ini PT. SJIM beroperasi sudah sesuai izin yang diberikan oleh pemerintah.

"Tidak ada masalah, selama ini mereka beroperasi sudah sesuai izin yang diberikan hanya saja dalam hal ini terjadi miss komunikasi sehingga informasi yang beredar di media masa ada dugaan-dugaan lain padahal izin mereka lengkap," kata Agus, Kamis, 16 Juli 2020.

Menurutnya, sesuai tupoksi mengenai perizinan adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi I DPRD Kotim, sehingga pada saat pihaknya melakukan pengecekan terhadap seluruh izin yang dimiliki oleh pihak perusahaan di dampingi langsung dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Kotim.

"Kita kemarin sudah buka seluruh perizinan yang dimiliki perusahaan, yang juga turut di dampingi dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bagian Ekonomi SDM dan SDA, kemudian pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selaku pemberi izin, serta pihak Kelurahan Tanah Mas, dan usaha mereka legal," tukasnya.

Ia juga menilai keberadaan pihak perusahaan selama ini telah memberikan dampak positif yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat kelurahan tanah mas, yang dimana penyerapan tenaga kerja hampir 80% melibatkan masyarakat sekitar sedangkan 20% tenaga kerja ahli yang harus didatangkan dari luar.

Menurutnya, penyerapan tenaga kerja sangat baik dan itu bagus dan patut di apresiasi, namun mereka tetap memberikan catatan agar kedepan pihak perusahaan harus melengkapi izin-izin yang memang wajib dilengkapi sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Komisi I DPRD Kotim kedepan akan terus berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi selaku pengawasan dibidang perizinan untuk memberikan pembinaan terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang tidak patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku dalam berinvestasi di daerah Kotawaringin Timur.

"Kedepannya nanti berkaitan dengan izin perusahaan-perusahaan mana saja yang akan kami evaluasi dan cek seluruh perizinannya, apakah sudah sesuai dengan yang tertulis diatas kertas atau justru sebaliknya," tegas Agus.

Berita Terbaru