Imparsial Sebut Cara TNI Bisa Ikut Tangani Terorisme

Oleh Teras.id
17 Juli 2020 - 09:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - LSM Imparsial mengkritik peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Direktur Imparsial Al Araf menilai kebutuhan Perpres tidak akan muncul apabila undang-undang yang sudah ada bisa mengakomodasi.

“Perdebatan dan polemik ini tidak akan terjadi kalau misalkan pemerintah dan DPR merumuskan pasal-pasal undang-undang yang sudah ada dengan benar,” kata Al Araf pada Rabu, 15 Juli 2020.

Araf menilai ada beberapa undang-undang yang akan bertentangan dengan terbitnya Perpres ini. Salah satunya ialah UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 dan 3 yang berisi pelibatan TNI harus melalui keputusan politik negara. Sementara Perpres akan mengubahnya menjadi atas dasar perintah presiden saja.

“Pengaturan lewat Perpres sangat tergantung pada rezim yang berkuasa. Ini sangat berbahaya karena tidak ada pelibatan pengaturannya di undang-undang,” kata Araf.

Imparsial memaparkan beberapa poin problematik dalam Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme, seperti cakupan peran yang terlalu luas. Peran itu bisa meliputi fungsi penangkalan yang meliputi operasi intelijen, teritorial, informasi dan operasi lainnya.

Hal itu, menurut Imparsial, bisa mengganggu sistem penegakan hukum dan mengancam HAM. Sementara itu, pertanggungjawaban operasi dinilai masih belum jelas.

Araf menilai banyak poin Perpres yang dinilai multi interpretatif karena TNI akan dapat terlibat dalam berbagai tindakan dalam negeri dengan mengatasnamakan ancaman terorisme. Selain itu ada banyak potensi konflik kewenangan dengan lembaga lain seperti polisi, intelijen, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Sebenarnya yang lebih relevan, harusnya presiden dan DPR itu lebih memprioritaskan membuat undang-undang tentang Perbantuan TNI,” kata Araf.

Ia mengacu pada TAP MPR No VI dan VII Tahun 2000 yang memandatkan pentingnya UU Perbantuan TNI sebagai prinsip dasar dalam situasi dan kondisi tertentu militer dapat dilibatkan dalam tugas operasi selain lain perang, salah satunya terorisme. Ia menyayangkan sampai saat ini undang-undang tersebut belum dibuat.

(TERAS.ID)

TAGS:

#TNI #Terorisme

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

25 April 2024 - 23:41 WIB

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28, Ketua DPRD Kalteng Harap Pemprov Lebih Optimal Jalankan Kebijakan

25 April 2024 - 23:31 WIB

Wiyatno juga berharap agar Pemprov Kalteng dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan daerah

Dinkes Kalteng Catat 93 Posyandu Kalteng Berstatus Nonaktif

25 April 2024 - 23:21 WIB

Kepala Dinkes Kalteng, Suyuti Syamsul mengatakan di tahun 2023 Kalteng memiliki 2.576 posyandu yang valid berdasarkan aplikasi komdat Kementerian Kesehatan.

KPK Minta Pemko Palangka Raya Perbaiki Nilai SPI

25 April 2024 - 23:11 WIB

Menurutnya nilai SPI yang ideal seharusnya berada di atas 80 persen. Dengan nilai SPI di bawah 80 persen, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh Pemko.

Dinkes Kalteng Berikan Bimbingan Teknis Pokjanal Posyandu

25 April 2024 - 23:00 WIB

Bimtek ini dalam rangka Revitalisasi Posyandu Aktif Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan di Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu, 24 April 2024.

Pj Wali Kota Palangka Raya Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28

25 April 2024 - 22:51 WIB

Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Linae Victoria Aden Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Perdagangan Orang

25 April 2024 - 22:41 WIB

Linae menyampaikan komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Warga dan Peserta Paskah Nasional Serbu Bazar UMKM Palangka Raya

25 April 2024 - 22:35 WIB

Perayaan Paskah Nasional yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya sebagai tuan rumah, zelain menggelar seminar juga mengadakan bazar yang segera diserbu warga dan peserta Paskah Nasional.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia