4 Poin Aturan Soal Setoran Awal Umrah Dipersoalkan

Oleh Teras.id
18 Juli 2020 - 13:41 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia (Kesthuri) mempersoalkan Keputusan Dirjen PHU Nomor 323 Tahun 2019 yang menetapkan setoran awal umrah yang mempersulit penyelenggaraan umrah oleh agen perjalanan atau biro umrah.

Ketua Umum DPP Kesthuri Asrul Azis Taba dalam jumpa pers mengatakan Keputusan Dirjen PHU 323/2019 itu ditetapkan menjadi regulasi tanpa menyerap aspirasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Kementerian Agama sebaiknya lebih akomodatif dalam membuat kebijakan dan lebih aspiratif dengan memperhatikan semua aspek," kata dia, Jumat 17 Juli 2020.

Keputusan Dirjen PHU 323 Tahun 2019 mengatur tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah yang mewajibkan PPIU menjalankan bisnisnya melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh).

Menurutnya ada skema yang sangat birokratis dalam prosedur Sipatuh yang berlawanan dengan produktivitas. Memang aturan Keputusan Dirjen PHU 323/2019 memiliki tujuan yang baik untuk mengatur tata kelola penyelenggaraan umrah tetapi pada pelaksanaannya justru menghambat bisnis umrah.

Dia mencontohkan pada tahap awal calon jamaah harus menyetorkan Rp10 juta jika ingin mendapat porsi menunaikan ibadah umrah.

Sementara sejatinya nilai minimal setoran sebaiknya tidak perlu ada patokan karena uang muka seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Kemudian PPIU baru bisa menarik setoran calon jamaah dari bank jika cicilan berumrah jamaah terkait sudah mencapai minimal Rp15 juta.

Sementara PPIU tidak dapat menunggu waktu terlalu lama dalam penyelenggaraan umrah karena membutuhkan dana secepatnya untuk operasional seperti booking akomodasi, transportasi dan unsur lainnya.

Jika harus menunggu cicilan jamaah senilai Rp15 juta baru dapat ditarik PPIU, maka yang terjadi biro travel umrah mencari dana talangan yang tidak mudah sehingga secara prosedur menyulitkan.

Selanjutnya ada aturan lain yang memberatkan calon jamaah dan PPIU. Aturan dimaksud yaitu masyarakat dianggap sudah melunasi biaya umrahnya jika setorannya sudah mencapai minimal Rp20 juta dan dicicil maksimal 3 kali.

"Ini dapat mengganggu program promo dan diskon seiring ada beragam harga paket yang sangat bergantung pada fasilitas PPIU," katanya.

Dia mengatakan sejumlah PPIU sudah mengajukan gugatan perkara Keputusan Dirjen PHU323/2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor registrasi 175/G/2019/PTUN-JKT. Kemudian sudah ada putusan terkait perkara tersebut dengan Nomor 173/B/2020/PT.TUN.JKT.

Hasil putusan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. PTUN menyatakan Keputusan Dirjen PHU 323/2019 batal serta mewajibkan tergugat yaitu Kementerian Agama mencabut aturan tersebut.

"Sudah ada putusan dan banding Kemenag ditolak. Saya tidak tahu jika nanti mereka melakukan kasasi. Ke depan kami ingin jika Kemenag menggodok aturan supaya dilibatkan. Jangan kami diundang ketika sudah diputuskan dan hanya untuk sosialisasi aturan," katanya. (TERAS.ID)

TAGS:

#Umrah

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Jembatan Putus Hingga Warga Mengungsi Akibat Banjir Lahar Semeru

19 April 2024 - 08:40 WIB

Sejumlah jembatan dikabarkan putus hingga warga mengungsi ke sejumlah tempat yang aman akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Lujmajang, Jawa Timur, Kamis (18/4) malam.

Sektor Jasa Keuangan Kalteng Resilien dan Konsisten Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

19 April 2024 - 08:20 WIB

Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa sektor jasa keuangan Kalteng saat ini tetap resilien atau mampu beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit dengan konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Rumah Warga Rusak Akibat Tertimpa Longsor

19 April 2024 - 08:00 WIB

Satu rumah warga di Dusun Lemo, Desa Saluassing Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akibat tertimpa tanah longsor.

7.000 Pemudik Belum Kembali Melalui Pelabuhan Sampit

19 April 2024 - 07:40 WIB

Sebanyak 7.000 pemudik belum kembali melalui Pelabuhan Sampit dan diperkirakan berangsur kembali hingga setelah H+15.

Leverkusen Lanjut ke Semifinal Meski Bermain Imbang 1-1 Lawan West Ham

19 April 2024 - 07:20 WIB

Bayer Leverkusen lanjut ke semifinal Liga Europa 2023/24 meski bermain imbang 1-1 lawan West Ham United di leg kedua perempatfinal di London Stadium pada Jumat dini hari WIB.

BKSDA Minta Pihak Bandara H Asan Sampit Intensifkan Patroli Terkait Kemunculan Orangutan

19 April 2024 - 07:00 WIB

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit meminta pihak Bandara H Asan Sampit mengintensifkan patroli karena kemunculan orangutan di sekitar penerbangan tersebut.

PDIP Buka Suara soal Megawati Tidak Tepat Sampaikan Amicus Curiae

19 April 2024 - 06:40 WIB

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara terkait pernyataan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, yang menyebut Megawati Soekarnoputri tidak tepat menyampaikan suratamicus curiaeatau sahabat pengadilan terkait perkara PHPU Pilpres 2024.

PKB Palangka Raya Bentuk Desk Pilkada untuk Jaring Cakada

19 April 2024 - 06:25 WIB

Sugianor menjelaskantahap penjaringan dimulai denganpengumuman pendaftaran Cakada secara nasional oleh Desk Pilkada DPP dan akan ditindak lanjuti oleh DPW dan DPC PKB seluruh Indonesia

Ketua Gerindra Katingan Daftar ke PKB Demi Maju di Pilkada

19 April 2024 - 06:20 WIB

Budy Hermanto, yang kini menjabat anggota DPRD dan juga Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya atau GerindraKabupaten Katingan mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) daerah tersebut, Kamis, 18 April 2024.

Rizky Aditya Putra Berencana Ikut Penjaringan Bacabup Lamandau di PDIP

19 April 2024 - 06:00 WIB

Rizky Aditya Putra berencana ikut mendaftar sebagai bakal calon (Bacalon) Bupati Lamandau pada proses penjaringan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diadakan PDI Perjuangan untuk Pilkada 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Denpasar Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia