Seperti dikutip dari keterangan tertulis, kasus belum dibayarnya klaim jatuh tempo oleh Bumiputera hingga kini masih terus menggantung. Pasalnya, belum ada kejelasan serta kepastian waktu pembayaran bagi pemegang polis.

Padahal banyak pemegang polis berharap polisnya bisa segera dibayarkan untuk membiayai masuk sekolah atau perguruan tinggi anak-anak.

Pemegang polis juga mengaku sangat susah meminta kejelasan kasus karena tak bisa berkomunikasi dan bertemu dengan manajemen Bumiputera dan Rapat Umum Anggota (RUA) dan juga dengan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menanggapi keluhan para pemegang polis itu, Anis Byarwati angkat bicara. Ia mengatakan bahwa pemerintah sulit melakukan intervensi langsung ke pihak Bumiputera, sebab perusahaan tersebut bukan perusahaan pelat merah.

"Ini kan usaha milik bersama, bukan pelat merah. Jadi pemegang polis yang punya kepentingan," ucap Anis. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan OJK dan menanyakan bagaimana duduk persoalan Bumiputera tersebut.

Politikus dari Fraksi PKS tersebut juga mengecam pihak perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana asuransi nasabah Bumiputera. "Ada missmatch, godaan-godaan ketika uang berada di depan mata," katanya.