"Kemenkumham khususnya Dirjen Lapas harus waspada dan berhati-hati agar tidak menimbulkan daya rusak baru di lapas," kata Didik.

Didik meminta MA mengambil langkah tepat dan bijak untuk memproses pengajuan upaya peninjauan kembali yang diajukan Djoko. Ia berpendapat Mahkamah perlu mempertimbangkan kejahatan demi kejahatan, daya rusak sistem, sarana, dan rusaknya moral serta mental aparat akibat perbuatan Djoko.

"Mudah-mudahan sistem hukum termasuk Mahkamah Agung tidak menjadi target kerusakan berikutnya oleh Djoko," ujar Didik.

Didik mengatakan tertangkapnya Djoko Tjandra ini sekaligus menjadi kesempatan pemerintah menggali kerusakan sistem, aparat, dan kelembagaan. Bila perlu, Didik mengusulkan adanya audit agar kejadian serupa tak terulang kembali. Pengawasan ketat, pembinaan, dan sanksi tegas pun dinilainya perlu dilakukan.

"Jangan sampai sistem pertahanan negara dan sistem hukum jebol dan rusak oleh aparatnya sendiri," kata Didik.

Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Markas Besar Polri telah menangkap Djoko Tjandra pada Kamis siang, 30 Juli 2020. Djoko ditangkap di apartemennya di Malaysia. Ia dibawa ke Tanah Air pada Kamis malam.

(TERAS.ID)