Alasannya karena apa yang mereka sampaikan tidak dituangkan dalam berita acara tersebut. Pimpinan rapat sempat memberikan penjelasan, namun pihak perusahaan tetap tidak mau tanda tangan.

"Di poin kedua itu sudah jelas, sudah kami akomodir. Nanti bisa diselesaikan oleh pemkab," tegas Agus.

Dalam rapat ini dihadirkan pihak terkait, baik pemerintah kabupaten, pihak perusahaan PT Betang dan kuasa hukum lintas agama. 

Rapat yang berlangsung dari pukul 10.00 - 15.30 WIB sempat alot. Namun pada akhir rapat, peserta menandatangani berita acara hasil rapat itu.

"Bukan tidak menghargai mereka menolak, namun saat rapat pun mereka menolak dengan tidak mau menyebutkan identitas perusahaan mereka. Domisili di mana dan siapa pimpinannya. Padahal ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan," tambah Agus.

"Untuk itu kesepakatan tiga poin tersebut tetap diambil. Melalui disperkim, nantinya akan didata tanah warga yang memiliki SKT di luar HGB perusahaan untuk diamankan," tandasnya. (NACO/B-11)