"Apakah karena Ketumnya anak Pak Harto sehingga Partai Berkarya yang secara politik masih baru kencur pun harus dipinggirkan Padahal kami tidak pernah memusuhi pemerintah," kata Priyo.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui menerbitkan SK kepengurusan Partai Berkarya periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Muchdi Pr. Ia juga mengakui menerbitkan surat lain tentang perubahan AD/ART Partai Berkarya.

"Benar, teknis tanya Pak Dirjen," kata Yasonna kepada Tempo, Kamis malam, 6 Agustus 2020.

Namun Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Muzhar belum merespons pertanyaan terkait hal ini sejak kemarin, Rabu, 5 Agustus 2020.

Yasonna enggan mengomentari lebih lanjut pernyataan kubu Tommy. Ia mempersilakan jika pihak Tommy ingin menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. "Saya kira diuji saja di TUN," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

(TERAS.ID)