Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Batanghari Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Begini Kata Anggota DPRD Kotim Terkait Lahan Kuburan

  • Oleh Naco
  • 09 Agustus 2020 - 18:20 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun  menyebut, pemerintah kabupaten wajib mengamankan kebijakannya melalui surat keputusan (SK) penetapan wilayah kuburan di kilometer 6 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan MB Ketapang.

Menurutnya, lahan kuburan itu jelas hak lintas agama sesuai dengan SK Bupati Kotim tahun 1991, yang menyebutkan di lahan tersebut seluas 160 Ha akan dijadikan pemakaman umum.

Dia menyebut, sejak 2015 kasus ini tidak ada kejelasan. Meskipun pihak perusahaan memiliki HGB sah yang dikeluarkan oleh pemkab setempat, namun SK Bupati Kotim tahun 1991 itu juga tidak kalah sah dari itu.

Rimbun sangat menyangkan sisa lahan tersebut yaitu 10,4  hektare saja, lahan itu jauh berbeda dari yang seharusnya dijadikan peruntukannya untuk pemakaman umum itu. 

Rimbun menyebutkan pihak lintas agam sejatinya tidak ngotot untuk menggusur bangunan dan fasilitas umum yang ada diatasnya tetapi  untuk yang masih belum ada bangunan dan fasilitas tentunya bisa dikembalikan untuk peruntukan semula. 

Apalagi lahan itu berstatus HGB yang sebentar lagi akan berakhir masa kepemilikan yakni 30 tahun. Kini sudah berjalan 23 Tahun.

Disinggung mengenai ancaman dari pihak PT Betang, Rimbun menyebut hal itu tentunya akan berdahapan dengan masyarakat.  

Tentunya siapapun yang memiliki kepentingan dan areal pemakaman di daerah itu akan berjuang dan mempertahankan lahan tersebut.

"Urusan perusahaan silahkan gugat pemkab yang menerbitkan HGB itu. Warga tidak perlu tahu urusan ini, karena ini urusan perusahaan dengan pemkab," tandasnya. (NACO/B-7)

Berita Terbaru