2. Pimpinan KPK Kritik Aturan Ini

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengkritik terbitnya aturan itu. Ia menganggap aturan itu menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik.

“Karena mengeluarkan aturan ini saat pandemi kasus Djoko Tjandra dan pemeriksaan Jaksa Pinangki,” kata dia.

Seperti diketahui, Jaksa Pinangki Sirna Malasari saat ini terseret kasus Djoko Tjandra yang bisa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi. Ia diduga pernah bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia dan dugaan penerimaan gratifikasi.

3. Diduga Terkait Jaksa Pinangki

Indonesia Corruption Watch menduga aturan itu masih terkait dengan kasus Jaksa Pinangki. ICW menduga aturan itu terbit agar kasus Pinangki tak diambil alih lembaga lain. “ICW menduga keras hal itu,” kata dia.

4. Jaksa Mencabut Aturan Ini 

Mendapat kritikan dari banyak pihak, Jaksa Agung ST Burhanuddin akhirnya mencabut aturan itu. Alasannya, pemberlakuan aturan itu dinilai belum tepat.

“Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas, sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat, dengan ini pedoman dicabut,” kata Hari Setiyono, 11 Agustus 2020.

5. Cari Penyebar

Hari mengatakan pedoman itu sebenarnya belum resmi dikeluarkan oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung.

Dia menduga beredarnya pedoman itu di media sosial WhatsApp dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. “Oleh karena itu akan dilakukan penelusuran terhadap siapa yang mengedarkannya,” kata dia.

(TERAS.ID)