Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Indragiri Hulu Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dianggap Merusak Situs Sakral, Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Tuntut Perusahaan di Barito Utara

  • Oleh Ramadani
  • 13 Agustus 2020 - 14:45 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD AHK) Kabupaten Barito Utara Ardianto melayangkan surat gugatan dan tuntutan kepada sebuah perusahaan yang beroperasi di sana karena dinilai aktivitasnya merusak situs sakral.

 

Ketua MD AHK Ardianto mengatakan, pihaknya melayangkan surat tuntutan kepada perusahaan melalui jalur kedemangan selaku instansi yang merupakan pimpinan adat yang kedudukan sebagai mitra camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.

“Kami telah melayangkan surat tuntutan pada 10 Agustus 2020 melalui damang Kepala Adat Gunung Purei,” kata Ardianto kepada sejumlah wartawan di PWI Barito Utara, Kamis 13 Agustus 2020.

Dalam surat gugatan tersebut berkaitan dengan kerusakan hutan sakral bagi umat Hindu Kaharingan Gunung Peyuyan, yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

“Sampai saat ini kami merasa perusahaan tidak menghargai kepercayaan umat Hindu Kaharingan dalam melakukan aktivitasnya."

Oleh sebab itu, di dalam guguatan yang disampaikan ini pihaknya membantu warga Muara Mea sekaligus memuntut hak umat Hindu Kaharingan.

Pihaknya mengharapkan, lembaga adat benar-benar bisa memproses permasalahan dengan perusahaan tersebut dengan warga desa Muara Mea dan Umat Hindu Kaharingan dengan melaukan sidang adat.

Yang mana, lanjut dia, kegiatan perusahaan tersebut dinilai telah merusak situs sakral umat Hindu Kaharingan.

“Kami percaya bahwa lembaga adat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat, melalui hakim-hakim adat,” kata Ardianto didampingi ketua PHDI, Ketua LP TIK, dan ketua GPK Kabupaten Barito Utara.

Pihaknya, kata dia, tidak menginginkan pengalaman seperti yang lalu bahwa ketika ada persoalan seperti itu lembaga adat hanya berfungsi sebagai mediator. “Harapan kami kedemangan dapat melakukan proses peradilan adat,” jelasnya.

Berita Terbaru

Disbun Kalteng Laksanakan Mandat Gubernur Gelar Apel Besar dan Halal Bi Halal

Disbun Kalteng Laksanakan Mandat Gubernur Gelar Apel Besar dan Halal Bi Halal

  • 16 April 2024 - 21:20 WIB
Dewan Kalteng Anjurkan Perhatikan 2 Sektor Ini dalam APBD 2024

Dewan Kalteng Anjurkan Perhatikan 2 Sektor Ini dalam APBD 2024

  • 16 April 2024 - 21:10 WIB
Operasi Ketupat Telabang 2024 Berakhir, Begini Hasilnya Menurut Kapolda Kalteng

Operasi Ketupat Telabang 2024 Berakhir, Begini Hasilnya Menurut Kapolda Kalteng

  • 16 April 2024 - 21:00 WIB
Jalan Lingkar Buper Panglima Batur akan Diperbaiki

Jalan Lingkar Buper Panglima Batur akan Diperbaiki

  • 16 April 2024 - 20:50 WIB
BKD Kalteng Manfaatkan Awal Masuk sebagai Ajang Memupuk Kebersamaan

BKD Kalteng Manfaatkan Awal Masuk sebagai Ajang Memupuk Kebersamaan

  • 16 April 2024 - 20:40 WIB
Operasi Ketupat 2024: Ada 5 Kecelakaan di Kotim, 2 Meninggal Dunia

Operasi Ketupat 2024: Ada 5 Kecelakaan di Kotim, 2 Meninggal Dunia

  • 16 April 2024 - 20:30 WIB
Rakhman Ebol Pendaftar Pertama Calon Bupati Kobar ke Gerindra

Rakhman Ebol Pendaftar Pertama Calon Bupati Kobar ke Gerindra

  • 16 April 2024 - 20:27 WIB
Ini Capaian Realisasi APBD Gunung Mas Tahun Anggaran 2023

Ini Capaian Realisasi APBD Gunung Mas Tahun Anggaran 2023

  • 16 April 2024 - 20:20 WIB
Perdana Masuk Sekolah Pasca Libur Lebaran SDN 3 Sawahan Kebanjiran, BPBD: Sekolah Libur

Perdana Masuk Sekolah Pasca Libur Lebaran SDN 3 Sawahan Kebanjiran, BPBD: Sekolah Libur

  • 16 April 2024 - 20:10 WIB
Wakil Bupati Gunung Mas Minta ASN kembali Semangat Bekerja Usai Cuti Lebaran

Wakil Bupati Gunung Mas Minta ASN kembali Semangat Bekerja Usai Cuti Lebaran

  • 16 April 2024 - 20:00 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri