Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kab. Malang Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dianggap Merusak Situs Sakral, Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Tuntut Perusahaan di Barito Utara

  • Oleh Ramadani
  • 13 Agustus 2020 - 14:45 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD AHK) Kabupaten Barito Utara Ardianto melayangkan surat gugatan dan tuntutan kepada sebuah perusahaan yang beroperasi di sana karena dinilai aktivitasnya merusak situs sakral.

 

Ketua MD AHK Ardianto mengatakan, pihaknya melayangkan surat tuntutan kepada perusahaan melalui jalur kedemangan selaku instansi yang merupakan pimpinan adat yang kedudukan sebagai mitra camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.

“Kami telah melayangkan surat tuntutan pada 10 Agustus 2020 melalui damang Kepala Adat Gunung Purei,” kata Ardianto kepada sejumlah wartawan di PWI Barito Utara, Kamis 13 Agustus 2020.

Dalam surat gugatan tersebut berkaitan dengan kerusakan hutan sakral bagi umat Hindu Kaharingan Gunung Peyuyan, yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

“Sampai saat ini kami merasa perusahaan tidak menghargai kepercayaan umat Hindu Kaharingan dalam melakukan aktivitasnya."

Oleh sebab itu, di dalam guguatan yang disampaikan ini pihaknya membantu warga Muara Mea sekaligus memuntut hak umat Hindu Kaharingan.

Pihaknya mengharapkan, lembaga adat benar-benar bisa memproses permasalahan dengan perusahaan tersebut dengan warga desa Muara Mea dan Umat Hindu Kaharingan dengan melaukan sidang adat.

Yang mana, lanjut dia, kegiatan perusahaan tersebut dinilai telah merusak situs sakral umat Hindu Kaharingan.

“Kami percaya bahwa lembaga adat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat, melalui hakim-hakim adat,” kata Ardianto didampingi ketua PHDI, Ketua LP TIK, dan ketua GPK Kabupaten Barito Utara.

Pihaknya, kata dia, tidak menginginkan pengalaman seperti yang lalu bahwa ketika ada persoalan seperti itu lembaga adat hanya berfungsi sebagai mediator. “Harapan kami kedemangan dapat melakukan proses peradilan adat,” jelasnya.

Berita Terbaru

Pemuda Harus Sekolah untuk Raih Mimpi

Pemuda Harus Sekolah untuk Raih Mimpi

  • 01 Maret 2021 - 11:25 WIB
Mobil Komersial Listrik Tanpa Sopir VW ID.BUZZ Hadir 2022

Mobil Komersial Listrik Tanpa Sopir VW ID.BUZZ Hadir 2022

  • 01 Maret 2021 - 11:20 WIB
Anggota DPRD Gunung Mas Imbau Warga Jangan Ragu Divaksin Covid-19

Anggota DPRD Gunung Mas Imbau Warga Jangan Ragu Divaksin Covid-19

  • 01 Maret 2021 - 11:15 WIB
Kabut Asap Mulai Selimuti Pangkalan Bun

Kabut Asap Mulai Selimuti Pangkalan Bun

  • 01 Maret 2021 - 11:10 WIB
Ketua DPRD Gunung Mas Ingatkan Warga Pentingnya Menghindari Kontak Fisik

Ketua DPRD Gunung Mas Ingatkan Warga Pentingnya Menghindari Kontak Fisik

  • 01 Maret 2021 - 11:05 WIB
Rupiah Melemah Jelang Rilis Data Inflasi Februari

Rupiah Melemah Jelang Rilis Data Inflasi Februari

  • 01 Maret 2021 - 11:00 WIB
Rekor Tandang MU Berlanjut Setelah Seri 0-0 Lawan Chelsea

Rekor Tandang MU Berlanjut Setelah Seri 0-0 Lawan Chelsea

  • 01 Maret 2021 - 10:45 WIB
Klasemen Liga Spanyol: Atletico Jaga Jarak Aman

Klasemen Liga Spanyol: Atletico Jaga Jarak Aman

  • 01 Maret 2021 - 10:30 WIB
Klasemen Liga Italia: Inter Kian Kuat Mencengkeram di Puncak

Klasemen Liga Italia: Inter Kian Kuat Mencengkeram di Puncak

  • 01 Maret 2021 - 10:15 WIB
Jokowi Bertakziah ke Mendiang Artidjo Alkostar

Jokowi Bertakziah ke Mendiang Artidjo Alkostar

  • 01 Maret 2021 - 10:00 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri