Dianggap Merusak Situs Sakral, Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Tuntut Perusahaan di Barito Utara

Oleh Ramadani
13 Agustus 2020 - 14:45 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD AHK) Kabupaten Barito Utara Ardianto melayangkan surat gugatan dan tuntutan kepada sebuah perusahaan yang beroperasi di sana karena dinilai aktivitasnya merusak situs sakral.

Ketua MD AHK Ardianto mengatakan, pihaknya melayangkan surat tuntutan kepada perusahaan melalui jalur kedemangan selaku instansi yang merupakan pimpinan adat yang kedudukan sebagai mitra camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.

“Kami telah melayangkan surat tuntutan pada 10 Agustus 2020 melalui damang Kepala Adat Gunung Purei,” kata Ardianto kepada sejumlah wartawan di PWI Barito Utara, Kamis 13 Agustus 2020.

Dalam surat gugatan tersebut berkaitan dengan kerusakan hutan sakral bagi umat Hindu Kaharingan Gunung Peyuyan, yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

“Sampai saat ini kami merasa perusahaan tidak menghargai kepercayaan umat Hindu Kaharingan dalam melakukan aktivitasnya."

Oleh sebab itu, di dalam guguatan yang disampaikan ini pihaknya membantu warga Muara Mea sekaligus memuntut hak umat Hindu Kaharingan.

Pihaknya mengharapkan, lembaga adat benar-benar bisa memproses permasalahan dengan perusahaan tersebut dengan warga desa Muara Mea dan Umat Hindu Kaharingan dengan melaukan sidang adat.

Yang mana, lanjut dia, kegiatan perusahaan tersebut dinilai telah merusak situs sakral umat Hindu Kaharingan.

“Kami percaya bahwa lembaga adat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat, melalui hakim-hakim adat,” kata Ardianto didampingi ketua PHDI, Ketua LP TIK, dan ketua GPK Kabupaten Barito Utara.

Pihaknya, kata dia, tidak menginginkan pengalaman seperti yang lalu bahwa ketika ada persoalan seperti itu lembaga adat hanya berfungsi sebagai mediator. “Harapan kami kedemangan dapat melakukan proses peradilan adat,” jelasnya.

TAGS:

#Hutan Adat #Hindu Kaharingan #Situs Sakral

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

DPR Sesalkan Masuknya 153 TKA Asal Tiongkok

27 Januari 2021 - 19:46 WIB

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah berkomitmen dalam menerapkan seluruh kebijakan penanganan COVID-19 sehingga seluruh upaya dapat efektif dan berhasil untuk menuntaskan pandemi di Indonesia

ASN dan PTT Pemko Palangka Raya Peroleh Hak yang Sama

27 Januari 2021 - 19:41 WIB

Bukti kepedulian pemerintah juga terlihat saat penyerahan santunan kepada ahli waris Almarhum Suling yang dulunya bekerja sebagai penyapu jalan pada Disperkimtan

Awan Panas Merapi Capai 2.000 Meter

27 Januari 2021 - 19:36 WIB

Selain mengevakuasi warga ke titik kumpul, BPBD Sleman juga mengerahkan armada dan sumberdaya BPBD dan instansi terkait serta relawan untuk membantu proses evakuasi

Palangka Raya Terbanyak Kasus Positif Covid-19

27 Januari 2021 - 19:31 WIB

Penambahan kasus konfirmasi Covid-19 terbanyak berasal dari Palangka Raya dengan 24 kasus

Personel Gabungan Operasi Yustisi di Pasar Bangun Harja

27 Januari 2021 - 19:26 WIB

Warga Desa Bangun Harja diminta melaksanakan adaptasi kebiasan baru dengan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak

Pemekaran Provinsi Kotawaringin Berikan Nilai Positif Kedua Sisi

27 Januari 2021 - 19:21 WIB

Hamka menjelaskan dengan adanya pemekaran wilayah, provinsi induk akan diringankan bebannya sedangkan untuk daerah akan lebih mempercepat proses pembangunan

Warga Kuala Pembuang Diamankan Polisi karena Sabu

27 Januari 2021 - 19:16 WIB

Pelaku terancam hukuman penjara di atas 5 tahun sesuai Pasal 114 1jo Pasal 112 1UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebelum Otonomi Baru, Provinsi Kotawaringin Jadi Daerah Persiapan Pemekaran

27 Januari 2021 - 19:11 WIB

Hamka tidak menepis adanya pro dan kontra di masyarakat. Semuanya akan berjalan step by step sesuai dengan aturan yang berlaku

Camat Teweh Timur Resmikan Anggota BPD Terpilih Desa Sei Liju

27 Januari 2021 - 19:06 WIB

Pelaksanaan pemilihan atau pengisian anggota BPD yang telah dilaksanakan sampai hari initerlihat mendapatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat yang tinggi

Tim Pengkaji Provinsi Kotawaringin Segera Serahkan Revisi ke DPRD

27 Januari 2021 - 19:00 WIB

Revisi naskah studi kajian dilakukan karena adanya permintaan dari anggota DPRD Kalteng saat rapat dengar pendapat (RDP) yang telah dilakukan beberapa waktu lalu

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pesawaran Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia