Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pupuk Subsidi Rawan Diselewengkan

  • Oleh Naco
  • 15 Agustus 2020 - 08:20 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah kabupaten didorong untuk konsisten melalui intansi terkait untuk mengawasi distribusi pupuk subsidi hingga sampai ke tangan warga yang membutuhkannya. 

Sebab tidak menutup kemungkinan kata pupuk subsidi untuk petani sangat rawan diselewengkan ke sektor lain oleh oknum dipasaran.

Anggota  Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi  tidak menampik jika  terjadinya penyelewengan pupuk subsidi tersebut akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah kabupaten dan instansi terkait.

Ia mengatakan, perlu adanya pengawasan yang ketat agar barang yang disubsidi menggunakan uang negara tersebut tidak diselewengkan.

Selain pengawasan secara ketat sistem pendistribusian pupuk subsidi di Kotawaringin Timur juga perlu dibenahi agar pupuk tersebut benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.

"Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M.DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian, bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian," tukas Abadi, Jumat, 14 Agustus 2020.

Jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya.    

Distributor juga wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen di wilayah tanggung jawabnya. 

Abadi mengungkapkan, dalam ketentuannya distributor melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya.

“APBN sudah dianggarkan untuk pupuk kita tidak mau ini hilang dan tidak tepat sasaran, rakyat yang mestinya menikmati subsidi ini," tandas Abadi. (NACO/B-5)

Berita Terbaru