Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya mengatakan Palestina benar untuk menolak kesepakatan di mana UEA mengkhianati perjuangan mereka.

"Sejarah dan hati nurani masyarakat di kawasan itu tidak akan melupakan dan tidak pernah memaafkan perilaku munafik ini," katanya. "Sangat mengkhawatirkan bahwa UEA harus, dengan tindakan sepihak, mencoba dan menghapus Rencana Perdamaian Arab (2002) yang dikembangkan oleh Liga Arab."

Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengatakan kesepakatan normalisasi baru negaranya dengan Israel bukanlah tindakan simbolis dan mengatakan Abu Dhabi ingin melihat hubungan bilateral yang luas dilaksanakan secepat mungkin.

Dia juga mengatakan kesepakatan itu telah menunda rencana aneksasi Israel untuk waktu yang lama, dan mendesak Israel dan Palestina untuk melanjutkan pembicaraan damai.

"Kami tidak berbicara tentang proses yang sangat lambat dan bertahap ... Ada sektor yang ingin kami kembangkan bersama Israel, dan ada sektor yang ingin dikembangkan Israel bersama kami," kata Anwar Gargash, seperti dikutip dari Times of Israel.

Turki memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel, tetapi hubungan telah tegang selama bertahun-tahun, menurut Jerusalem Post. Pada 2010, pasukan komando Israel membunuh 10 aktivis Turki yang mencoba menembus blokade di Jalur Gaza, yang diperintah oleh gerakan Islam Palestina Hamas.

Kesepakatan itu menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga dan negara Teluk Arab pertama yang menjalin hubungan penuh dengan Israel, setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994. Kesepakatan damai UEA dengan Israel akan membuka spektrum lebih luas hubungan keduanya mulai dari pembukaan kantor diplomatik, penerbangan, pariwisata, teknologi, dan sektor lainnya.

(TERAS.ID)