Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sleman Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Gubernur Kalteng Tetapkan Sanksi Hingga Rp 15 Juta Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

  • Oleh Hendri
  • 15 Agustus 2020 - 21:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H Sugianto Sabran menetapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dengan denda maksimal hingga Rp 15 juta.

Ketentuan itu dimuat dalam Pergub Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Pada BAB V Pasal 7 mengenai sanksi telah ditetapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan perorangan dikenakan sanksi berupa kerja sosial dan atau
denda paling banyak sebesar Rp 250 ribu.

Kerja sosial yang dimaksud berbentuk menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 jam dan paling lama selama 1 minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang.

Kemudian menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selama 3 hari dan atau membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 hari.

Sedangkan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 kali, hingga rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan atau rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian bagi orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di rumah ibadah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 kali, rekomendasi penutupan sementara.

Selanjutnya, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi sesuai instansinya.

Apabila tempat kerja tersebut merupakan lingkuo pemerintahan maka penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk tempat kerja Non Pemerintahan diberikan teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan.

Kemudian rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola, penyegelan sementara, rekomendasi pencabutan izin operasional atau denda administrasi paling banyak sebesar Rp 5 juta.

Sedangkan bagi orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat fasilitas umum berupa tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda administrasi paling banyak sebesar Rp 15 juta.

Pada Pergub yang ditandatangani pada 14 Agustus 2020 itu juga disebutkan bahwa Bupati atau Wali Kota dapat menyesuaikan denda tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. (HENDRI/B-11)

Berita Terbaru