Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Dompu Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anggota DPRD Ini Nilai Tidak Perlu Ada Perwali Terkait Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

  • Oleh Hendri
  • 19 Agustus 2020 - 11:55 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto menilai tidak perlu ada aturan turunan berupa peraturan wali kota atau Perwali terkait penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dia menjelaskan, aturan sanksi terkait itu sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Pergub itu lebih tinggi dari Perwali, jadi tidak perlu lagi ada aturan turunan. Yang diperlukan hanya sosialisasi terkait adanya sanksi itu," kata Riduanto, Rabu 19 Agustus 2020.

Ketua Bapemperda ini menyebutkan, dalam Pergub tersebut termuat sanksi sebesar Rp 250 bagi warga yang kedapatan tidak memakai masker. Terkait besaran sanksi itu pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten tinggal menjalankan saja.

"Kalau sanksi itu mau diturunkan yang bisa melakukan adalah Perda karena aturan lebih tinggi dari Pergub. Ketika mau dilakukan pembahasan perda tentunya melalui uji publik dan dibahas bersama DPRD Provinsi Kalteng," jelasnya.

Politisi PDIP ini berharap dengan adanya sanksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi disiplin protokol kesehatan.

"Saya berangkat kerja tadi pagi, sudah saya hitung banyak warga yang tidak pakai masker. Seperti itu apakah warga takut dengan Covid-19. Nah dengan adanya sanksi yang besar diharapkan warga disiplin," pungkasnya. (HENDRI/B-7)

Berita Terbaru