Uji Materi UU tentang Perasuransian, Begini Keterangan Lengkap Presiden Jokowi

Oleh Teras.id
23 Agustus 2020 - 21:41 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyampaikan keterangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang uji materi Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan uji materi ini diajukan oleh Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dengan nomor perkara 32/PUU-XVIII/2020.

Sekretaris Jenderal Hadiyanto didampingi Kepala Biro Advokasi Tio Serepina Siahaan, menghadiri sidang tersebut di Ruang Sidang Pleno lantai 2, Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu lalu, 19 Agustus 2020.

Uji materi ini diajukan oleh anggota Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang dasarnya meminta agar ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 yang menetapkan pengaturan tata kelola usaha bersama dalam Peraturan Pemerintah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai diatur dengan UU.

Dalam Keterangan Presiden tersebut disampaikan bahwa pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) mengajukan uji materi.

Sebab, harapan atau keinginan para Pemohon untuk pengaturan usaha bersama ditetapkan dalam UU dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian yang telah diganti dengan UU 40/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU/-XVIII/2013, secara substansi telah diatur dalam UU 40/2014 tentang Perasuransian.

"Sedangkan, pengaturan tata kelola usaha bersama dalam Peraturan Pemerintah yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon, pada dasarnya telah sesuai dengan materi muatan yang diatur yaitu terkait tata kelola," seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan, Sabtu, 22 Agustus 2020.

Selain itu, pemerintah menyebutkan terdapat perbedaan pilihan kebijakan (open legal policy) terhadap keberadaan badan hukum Usaha Bersama yang diatur dalam UU 2/1992 dengan UU 40/2014.

Dalam UU 2/1992 dibuka peluang sebesar-besarnya usaha bersama tumbuh, namun faktanya sejak AJB Bumiputera lahir di tahun 1912 sampai saat UU 40/2014 ditetapkan hanya ada 1 usaha bersama yaitu AJB Bumiputera.

Dengan fakta tersebut, maka UU 40/2014 telah menutup peluang badan hukum Usaha Bersama menjadi penyelenggara asuransi kecuali terhadap AJB Bumiputera yang telah ada sejak tahun 1912. Untuk mengatur hal-hal pokok terkait usaha bersama yang hanya ada satu-satunya tersebut, pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) memandang pengaturan dalam UU 40/2014 telah memenuhi asas kepastian hukum bagi AJB BP sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 32 Tahun 2013.

Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah memohon MK untuk menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Selain itu MK dimohon untuk menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan UU 40 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uji materi diajukan oleh delapan orang anggota Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 atau BPA kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada pertengahan April 2020 lalu.

Ke 8 pemohon tersebut merupakan anggota BPA yang mewakili para pemegang polis di delapan daerah pemilihan (DP), dari total 11 DP BPA. Ketua BPA Nurhasanah yang merupakan Anggota BPA DP III tercantum sebagai pemohon I.

Selain itu terdapat Ibnu Hajar dari DP I, Maryono dari DP VII, Achmad Jazidie dari DP VII, Habel Melkias Suwae dari DP XI, Gede Sri Darma dari Dapil VIII, Septina Primawati dari DP II, dan Khoerul Huda dari DP IX. (TERAS.ID)

TAGS:

#UU Tentang Perasuransian #Uji Materi #Jokowi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pertajam Pembangunan 20 Tahun Kedepan, Wagub Kalteng Harap Keseriusan Kepala Daerah

25 April 2024 - 19:15 WIB

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Provinsi Kalteng dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan.

Bidhumas Polda Kalteng Terima Penghargaan dari Kadivhumas Polri

25 April 2024 - 19:10 WIB

Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) meraih prestasi membanggakan dengan menerima penghargaan dari Divisi Humas Polri.

Pemkab Barito Utara Gelar Forum Kick Off Meeting Program PPSP

25 April 2024 - 19:08 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan Forum Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tingkat Kabupaten Barito Utara, di aula BappedaLitbang Muara Teweh, Kamis, 25 April 2024.

Ini Poin Arahan Wagub Kalteng untuk Kepala Daerah pada Usulan Program RKPD

25 April 2024 - 19:05 WIB

Dalam rangka penajaman dan harmonisasi usulan program kegiatan prioritas nasional, provinsi dan kabupaten/kota 2025, Wakil Gubernur (Wagub) KaltengH Edy Pratowosampaikan beberapa poin yang harus diperhatikan kepala daerah.

UPTD Laboratorium DLH Palangka Raya Terima Kunjungan Teknis Tingkatkan Kompetensi Pengujian Air dan Limbah

25 April 2024 - 19:00 WIB

Dalam upaya meningkatkan keterampilan personel dalam pengujian air dan limbah, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya menerima kunjungan teknis dari UPTD Laboratorium DLH Provinsi Kalteng.

Penyusunan PHA/DHA Perlu Sinergi Lintas Sektoral

25 April 2024 - 18:55 WIB

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Rainer Danny P. Mamahit menekankan perlunya kolaborasi dan sinergi bersama lintas sektoral dalam penyusunan Provincial dan District Health Account (PHA/DHA).

Sejumlah Guru dan Kepala Sekolah Kobar Ikuti Pelatihan Penguatan Literasi serta Numerasi

25 April 2024 - 18:50 WIB

Sejumlah guru dan kepala sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengikuti pelatihan Penguatan Literasi dan Numerasi mulai 23 hingga 25 April 2024, di Hotel Andika, Jalan Hasanudin, Pangkalan Bun.

DPC Apdesi Kapuas Segera Bentuk Pengurus Tingkat Kecamatan

25 April 2024 - 18:45 WIB

DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kapuas akan segera membentuk pengurus di tingkat kecamatan atau Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK).

Komisi II DPRD Kalteng Kunjungi Dekranasda Barsel, ini Tujuannya

25 April 2024 - 18:40 WIB

Komisi II DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja ke Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Barsel baru-baru ini.

Warga Kotim Jadi Korban Serangan Buaya

25 April 2024 - 18:38 WIB

Seorang warga Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi korban serangan buaya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia