Sebelumnya, jaksa pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, menuntut 18 bulan penjara terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan tanda tangan itu.

Jaksa Didiek Prasetyo Utomo menilai Syahdan terbukti memalsukan tanda tangan bendahara koperasi Produksi Pemadatan Sejahtera, Ropik untuk mencairkan dana miliaran rupiah yang diterimanya dari PT Bumi Sawit Kencana (Wilmar Group). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Terdakwa warga Desa Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga Antang yang juga bermukim di Desa Terantang, Kecamatan Seranau ini harus berurusan dengan hukum atas perbuatannya pada 2015 silam yakni pada 4 Juli, 13 September dan 22 Desember mencairkan dana miliaran rupiah dengan memalsukan tanda tangan bendahara koperasi Ropik.

Fakta persidangan yang terungkap, tanda tangan Ropik yang dipalsukan oleh terdakwa ketika melakukan 3 kali pencairan yakni Rp 20 juta, kemudian Rp 24 juta dan Rp 1,3 miliar lebih.  

Dana itu talangan dari PT BSK. Rencananya untuk membebaskan lahan plasma untuk warga Desa Sebabi yang berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim yang sebelumnya tanpa adanya perjanjian kerja sama atau MoU.

Atas pembelaan pada Selasa, 25 Agustus 2020 itu, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan reflik atas pembelaan tersebut oleh majelis hakim. (NACO/B-7)