Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Tanjung Balai Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Sidang Lanjutan, PPDI dan Pemkab Barito Timur Ajukan Saksi

  • Oleh Agustinus Bole Malo
  • 25 Agustus 2020 - 22:21 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pengadilan Negeri Kelas II Tamiang Layang menggelar sidang lanjutan perkara perdata nomor  11/Pdt.G/2020/PN.Tml antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI melawan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Selasa 25 Agustus 2020.

Agenda sidang kali ini mendengar keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan pihak tergugat Bupati Barito Timur dan turut tergugat sekretaris daerah.

Seperti sidang sebelumnya, Pengadilan Negeri Tamiang Layang menyediakan layar televisi di luar ruang sidang untuk membatasi pengunjung sidang yang masuk. Cara ini untuk menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hakim Deni Indrayana, hakim anggota Helka Rerung dan Kharisma Laras Sulu, serta Panitera Pengganti yang mencatat jalannya sidang, turut hadir kuasa hukum PPDI selaku Penggugat dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku kuasa hukum tergugat.

Usai sidang Tim Kuasa Hukum PPDI, Endas Trisniwati menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengarkan keterangan dari tiga orang saksi yang dihadirkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat yakni Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Dusun Tengah serta Kepala Desa Harara.

"Dalam sidang tadi, saya terus mengejar tentang pelaksanaan seleksi perangkat desa dengan sistem CAT siapa yang melaksanakan dan dimana pelaksanaannya," katanya.

Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang melaksanakan seleksi adalah panitia seleksi kabupaten.

"Jadi bukan sepenuhnya oleh  kepala desa, mereka hanya melakukan seleksi administrasi saja," jelasnya.

Dia menjelaskan pada sidang pekan depan akan diagendakan tambahan bukti surat dari penggugat, tergugat, dan turut tergugat.

"Kami sudah menyiapkan beberapa bukti surat tambahan akan menguatkan dalil gugatan kami bahwa pelaksanaan CAT perangkat desa memang ada arahan atau intruksi dari kabupaten atau bupati," paparnya.

Berita Terbaru