Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Gunung Kidul Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pertamina Rugi Rp 11 T, PKS Minta Ahok Dicopot dari Kursi Komisaris Utama

  • Oleh Teras.id
  • 25 Agustus 2020 - 23:59 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengusulkan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Usulan ini datang setelah perusahaan plat merah tersebut rugi hingga US$ 767,9 juta atau sekitar Rp 11 triliun sepanjang semester I 2020.

"Jika memang tidak mampu, pecat saja," kata Mulyanto, politikus dari Daerah Pemilikan Banten III ini dalam laman pribadinya, pakmul.id, Selasa, 25 Agustus 2020.

Sebelumnya, kabar soal kerugian ini tertuang dalam laporan keuangan yang diunggah di laman resmi Pertamina. Capaian ini berbanding terbalik dengan semester I 2019 yang mencatatkan laba US$ 659,9 juta.

Mulyanto kemudian menyinggung ucapan Ahok beberapa waktu lalu. “Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina sudah untung. Asal diawasi. Nah kalau sekarang Pertamina rugi, artinya apa Apa Ahok tidak mengawasi. Kok nyatanya Pertamina bisa rugi,” katanya.

Pernyataan ini disampaikan Ahok pada 27 Juni 2020 di acara Live Instagram KickAndy Show. Saat itu, Ahok menyebutkan pendapatan Pertamina yang mencapai Rp 800 triliun atau hampir sepertiga APBN harus selalu diawasi.

"Kalau enggak diawasi dengan baik, direksi enggak punya KPI (key performance indicator). Sedangkan KPI administratif semua. Ya ada kewajiban, (meski) merem juga untung," tutur Ahok.

Maka secara teori Pertamina seharusnya mendulang untung pada semester I 2020 ini. Sebab, saat ini harga minyak dunia sedang anjlok ke angka yang paling rendah sepanjang sejarah.

Pertamina pun juga tidak menurunkan harga BBM sedikitpun. Sehingga, Mulyanto pun menduga ada faktor nonteknis yang menyebabkan Pertamina mengalami rugi yang begitu besar.

Untuk itu, minta peran pengawasan komisaris utama lebih ditingkatkan. Mulyanto meminta pemerintah tidak sungkan untuk mengevaluasi kerja Ahok.

Berita Terbaru