Kajati Kalteng Imbau Segera Kembalikan Aset Negara

Oleh Budi Yulianto
28 Agustus 2020 - 16:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, Mukri mengimbau para pihak yang masih menguasai aset negara untuk segera mengembalikan.

Imbauan itu disampaikan kepada awak media sesuai menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov Kalteng, Pemkab Bartim dengan PT Pertamina (Persero) tentang optimalisasi dan pemanfaatan aset jalan milik Pertamina di Bartim.

Penandatanganan berlangsung di Aula Jayang Tingang, kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis, 27 Agustus 2020. Di tempat dan hari yang sama, Kajati juga melakukan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) bersama Pemprov Kalteng. Termasuk para Kepala Kejaksaan Negeri bersama Bupati/Wali Kota se Kalteng yang dilakukan secara virtual.

“Kami minta para pihak yang sampai saat ini masih menguasai aset Pemprov, Pemkab supaya segera menyerahkan. Karena pada prinsipnya aset itu milik negara,” katanya.

Kajati menegaskan, siapa yang menguasai, memiliki aset negara tanpa ada hak atau tanpa mau mengembalikan, ia menyebut sama dengan korupsi.

“Kalau tidak mengembalikan, dia berarti menggelapkan aset negara dan itu korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, penandatangan bersama Pertamina merupakan salah satu langkah dalam upaya meningkatkan penertiban aset negara.

“Kedepan, bagaimana dengan MoU ini kita memberikan nilai plus bagi semua. Seandainya dioperasionalkan jalan angkutan industri dan berbayar, tentu ada kontribusi pendapatan Pemkab dan Pemprov. Kita harapkan dalam penyelesaiannya ada win win solution, bagaimana aset di Kalteng berkontribusi menunjang pembangunan di Kalteng,” ucapnya.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengapresiasi KPK RI dan Kajati beserta jajarannya yang telah memberikan support melakukan pengawalan penataan aset yang ada di Barito Timur.

“Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang energi. Tentunya memerlukan kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sesuai dengan regulasi. Dengan demikian Pertamina akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Optimalisasi dan pemanfaatan aset jalan milik Pertamina di Bartim itu nantinya juga akan dikawal oleh KPK RI. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar. (BUDI YULIANTO)

TAGS:

#Kajati Kalteng #Aset Negara #Penandatanganan Nota Kesepahaman

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemko Palangka Raya Tingkatkan Promosi Pariwisata Melalui Festival Budaya

19 April 2024 - 13:40 WIB

Pemko Palangka Raya terus berupaya meningkatkan promosi pariwisata dan budaya daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar berbagai event festival budaya.

Pemkab Barito Selatan Jalin Kerjasama Dengan UGM

19 April 2024 - 13:30 WIB

Warga Diajak Meriahkan Festival Palangka Raya 2024

19 April 2024 - 13:20 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayu, mengajak seluruh warga untuk meriahkan Festival yang akan berlangsung pada 23-25 April 2024.

Dukcapil Kapuas Serahkan Dokumen Kependudukan untuk Korban Kebakaran Pulau Mambulau

19 April 2024 - 13:10 WIB

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kapuas bergerak cepat untuk mencetak dan memberikan dokumen kependudukan bagi korban terdampak kebakaran rumah di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh.

AS Roma Lolos ke Semifinal Setelah Menang Agregat 3-1 Lawan AC Milan

19 April 2024 - 13:00 WIB

AS Roma lolos ke semifinal Liga Europa 2023/24 setelah menang 2-1 lawan AC Milan dalam pertandingan leg kedua perempat final di Stadion Olimpico pada Jumat dini hari WIB.

Disdik Kalteng Perkuat Silaturahmi

19 April 2024 - 12:50 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng terus memperkuat silaturahmi dan kebersamaan di lingkungan kerjanya.

Pakar Hukum: Hakim MK Dalam Fase Krusial Putuskan Sengketa Pilpres

19 April 2024 - 12:40 WIB

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam fase krusial untuk memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Polsek Bukit Batu dan Satlantas Polresta Palangka Raya Lakukan Razia Knalpot Bronh

19 April 2024 - 12:30 WIB

Polsek Bukit Batu bekerja sama dengan Satlantas Polresta Palangka Raya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brong melalui razia yang digelar di wilayah Kecamatan Bukit Batu.

TKN: Prabowo Subianto Minta Hentikan Aksi Damai di MK

19 April 2024 - 12:20 WIB

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan (TKN Golf) Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo Subianto meminta penghentian aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/4).

Pemko Palangka Raya Terapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy

19 April 2024 - 12:10 WIB

Pemko Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menjalankan program pengelolaan sampah berbasis circular economy.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Tomohon Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia